Berita Semarang

Pemkot Semarang Ajukan Kasasi Atas Sengketa Tanah Aset di Bubakan

Pemerintah Kota Semarang melalui jaksa pengacara negara (JPN) di Kejari Semarang mengajukan upaya hukum kasasi atas sengketa tanah dan bangunan di Kom

Penulis: m zaenal arifin | Editor: m nur huda
Istimewa
Kasi Datun Kejari Semarang, Syah Ayu Wulandari. (*ist 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang melalui jaksa pengacara negara (JPN) di Kejari Semarang mengajukan upaya hukum kasasi atas sengketa tanah dan bangunan di Komplek Bubakan Baru, Kelurahan Purwodinatan, Kota Semarang.

Upaya kasasi telah didaftarkan ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN) teregister dengan nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Smg juncto Nomor 39/Pdt.K/2020/PN.Smg, Selasa (28/7/2020).

"Iya, hari ini (Selasa--red) kami mendaftarkan upaya kasasi atas sengketa yang merupakan aset Pemkot Semarang itu," kata Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Semarang, Dyah Ayu Wulandari, usai mendaftarkan kasasi.

Ayu, sapaannya, mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan kasasi mewakili Pemkot Semarang melawan 14 warga yang menempati tanah dan bangunan di Komplek Bubakan Baru.

Menurut Ayu, dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, banyak pertimbangan dan bukti yang diabaikan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Shari Jatmiko. Sehingga, Pemkot Semarang dinyatakan kalah dalam sengketa tersebut.

"Hakim salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Bahkan kami merasa aneh dengan putusan banding itu karena kami sebagai jaksa pengacara negara yang mengajukan banding, tidak dicantumkan dalam putusan," papar Ayu.

Selain itu, Ayu menilai, keputusan banding hakim melampaui batas kewenangan. Serta hakim dinilai lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.

"Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak mengemukakan pertimbangan dalam salinan putusan secara cermat, arif dan bijaksana karena hanya mengambil alih seluruh pertimbangan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama (PN Semarang--red)," jelasnya.

Ayu menjelaskan, fakta yang ada berdasarkan surat keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 511.333.1049 tertanggal 31 Agustus 1992, tentang kontrak usaha dalam rangka peremajaan komplek pertokoan komplek Bubakan.

Serta, berdasarkan surat perjanjian nomor 602/12/tahun 1992 antara Pemkot Semarang dengan PT Pratama Erajaya, disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat menetapkan jangka waktu kontrak bagi tempat usaha selama 25 tahun terhitung hak guna bangunan (HGB) induk atas nama PT Pratama Erajaya yang diterbitkan di atas hak pengelolaan (HPL) atas nama Pemkot Semarang.

"Dengan jangka waktu kontrak 25 tahun, maka kontrak sudah habis waktunya pada 2018 lalu. Dengan berakhirnya kontrak, maka tanah kembali ke Pemkot Semarang sebagai aset," tuturnya.

Ayu mengaku telah menelusuri keabsahan aset tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di BPN, diketahui belum ada pelepasan hak atas tanah aset dari Pemkot ke pihak siapapun. Dengan demikian, status kepemilikan tanah tetap milik Pemkot Semarang.

Sementara dalam putusan banding pada 16 Juli 2020 lalu, ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi, Shari Jatmiko menyatakan, menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada PN Semarang.

Sengketa bermula dari 14 orang yang menempati bangunan di komplek Bubakan mengajukan gugatan di PN Semarang pada 18 April 2019 lalu. Mereka tidak terima tanah yang ditempati diklaim sebagai aset milik Pemkot Semarang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved