PKM Masih Diberlakukan di Kota Semarang, DPRD Minta Tim Patroli Jangan Melempem

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Kota Semarang masih diberlakukan tanpa batasan waktu yang ditentukan.

PKM tanpa batasan waktu telah ditetapkan setelah berakhirnya PKM jilid empat pada 5 Juli lalu.

Artinya, PKM tanpa batasan waktu ini sudah berjalan selama satu bulan.

• Nasib Babinsa Pengungkap Rahasia TNI Gadungan 12 Tahun

• Tempat Kos di Banjarnegara Ini Dipakai untuk Bisnis Esek-esek, Sekali Kencan Rp 500 Ribu

• KIT Batang Butuh Ribuan Pekerja, Pengangguran Lulusan SMA Silakan Daftar Kerja ke Pak Kades

• Cak Malik Pernah Digosipkan Suami Nella Kharisma Nikahi Janda Cantik Asal Nganjuk

Jajaran DPRD memberikan evaluasi terkait kebijakan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mengatakan, Pemerintah Kota Semarang harus terus mengingatkan warganya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Meski angka kasus Covid-19 di Kota Semarang sudah mulai mengalami penurunan, jumlahnya dinilai masih tinggi.

Berdasarkan data Pemkot dalam laman siagacorona.semarangkota.go.id, jumlah kasus sebanyak 621 positif Covid-19.

"Kalau Pemkot tidak membatasi PKM, maka yang namanya operasi PKM harus terus digalakkan, jangan kemudian mlempem.

Itu sebagai konsekuensi tidak dibatasinya PKM," ujar Afif, Rabu (5/8/2020).

Lebih lanjut, dia memaparkan, sekarang pos pantau memang sudah dibubarkan.

Namun, tim patroli di kecamatan dan kelurahan harus terus bergerak mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mengatur jadwal yang tidak memberatkan tim.

"Dengan peringatan secara masif insyaallah masyarakat ada perhatian.

Di kampung-kampung memang agak cuek," kata politisi dari fraksi PKS.

Pemerintah Kota Semarang sekarang sudah memberikan beberapa kelonggaran dalam rangka pemulihan ekonomi, seperti dibukanya tempat hiburan dan wisata, hotel dan perusahaan-perusahaan juga mulai bergeliat.

Afif meminta, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 harus berjalan seimbang.

"Pemerintah harus terus melakukan pengawasan, di perusahaan-perusahaan harus diperhatikan protokol kesehatan agar tidak timbul klaster baru lagi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, masa pandemi yang belum juga berakhir memang membuat masyarakat jenuh.

Hal itu menjadi ujian berat pemerintah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga diri.

"Sekarang pos-pos di perbatasan sudah ditarik dan digabung jadi satu untuk patroli di kecamatan.

Dengan keterbatasan personil pasti ada beberapa wilayah yang belum dan tidak terjangkau.

Ini yang dievaluasi, bagaimana caranya ini bisa terjangkau," papar Pilus, sapaannya.

Jika terdapat kerumunan yang tidak terjangkau tim patroli, politisi dari fraksi PDIP tersebut meminta peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemkot agar dapat ditindaklanjuti.

Tim patroli di kecamatan harus siap siaga menindaklanjuti laporan dari maayarakat.

Di sisi lain, sambung Pilus, Pemkot harus memaksimalkan anggaran refocusing Covid-19. Secara keseluruhan, menurutnya, sejauh ini Pemkot sudah melakukan upaya seca maksimal dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kota Semarang.

"Semarang penanganannya sudah oke.

Swab atau tapid massal dilakukan, sehingga ketemu terus yang positif.

Semoga Pak Wali tidak surut melakukan upaya ini," tambahnya. (eyf)

• Ini Daftar Ponsel Harga Rp 5 Jutaan di Bulan Agustus 2020

• Di Ujung Pengabdian, Ini yang Dilakukan Jumarotun Cerdaskan Anak Bangsa di Tengah Pandemi Corona

• Banyumas dan Cilacap Alami Deflasi Terendah se-Jawa Tengah

• Cari Ponsel Harga Rp 4 Jutaan? Ini Daftarnya Bulan Agustus 2020