Penyerapan Alokasi Dana untuk Sekolah Non Formal Kurang Maksimal

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gairah masyarakat mengeyam pendidikan non formal di tengah pandemi Covid-19 terus menurun.

Bahkan satu-satunya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Gunungpati Semarang yang menjadi satuan pendidikan non formal negeri juga tak terisi.

Dana yang dialokasikan pemerintah senilai Rp 3,2 miliar lebih untuk SKB tersebut pun tak bisa diserap secara maksimal.

• Kapolresta Solo Kombes Andy Rifai Kena Pukulan Bertubi Oknum Ormas Saat Evakuasi Korban

• Sudah Kantongi Nama yang Terlibat, Polresta Solo Ultimatum Pelaku Pengeroyokan Agar Menyerahkan Diri

• Update Virus Corona Semarang Senin 10 Agustus 2020

• Wanita PSK Curi Mobil PNS Salatiga: Korban Ini Pelanggan Tetap, Dicecoki Sampai Teler di Hotel

Menurut satu di antara Pamong Belajar di SKB Gunung Pati Semarang, Kistriyantono, tahun ini tidak ada masyarakat yang minat untuk belajar di SKB tersebut.

"Kalau tahun lalu masih lumayan ada yang mau praktik di SKB, namun tahun ini tidak ada yang mendaftar," paparnya, Senin (10/8/2020).

Dilanjutkannya, di SKB berbagai kegiatan pembelajaran dilaksankan termasuk pelatihan untuk mengasah soft skills.

"Memang mayoritas yang menuntut ilmu di SKB merupakan kaum marginal, namun ilmu yang diajarkan sangat berguna untuk dunia kerja dan bisa diakses secara gratis," ucapnya.

Kistriyantono menuturkan, bantuan yang diberikan ke SKB dari pemerintah juga tak bisa diserap secara maksimal.

"Karena sepi peminat, padahal alokasi yang diberikan tak sedikit mencapai Rp 3,2 miliar lebih. Dana itu untuk berbagai pelatihan, seperti pangkas rambut, dan perbengkelan," terangnya.

Menurutnya, harus ada SKB di setiap kecamatan untuk memberikan hak pembelajaran bagi kaum marjinal.

"Selama ini kan hanya satu dan letaknya lumayan jauh dari pusat kota, kalau saja dibangun di setiap kecamatan pasti banyak yang masuk ke SKB dan akan sangat membantu bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah," paparnya.

Terpisah, beberapa waktu lalu, Syamsudin, Kabid Pembina SMA Disdikbud Provinsi Jateng menerangkan, Pemprov menggodok wacana pendidikan non formal bernama sekolah tanpa sekat.

Sekolah tanpa sekat tersebut untuk memberikan hak pembelajaran bagi masyarakat yang tak terbatas oleh kelas.

"Jika regulasinya sudah diputuskan, sekolah alam dan sekolah terminal akan menjadi embrio sekolah tanpa sekat. Tujuannya untuk memberikan hak kepada pelajar memperoleh ilmu di mana pun tempatnya," tambahnya. (bud)

• 400 Pegawai di Setda Kendal Sudah Swab Tes, Hasilnya 5 ASN dan Pedagang Kantin Positif Corona

• Sukses Dirikan Rumah Baca, Bripka Herdana Kini Beri Fasillitas Internet Gratis ke Pelajar

• DPD Partai Nasdem Minta DPP Usut Dugaan Kader Terlibat Mahar Politik di Pilkada Kabupaten Semarang

• SAH, Partai Solidaritas Indonesia Resmi Dukung Anak Jokowi di Pilkada Solo 2020