Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Jadi Acuan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama DPRD Jateng menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Jateng 2020 dalam rapat Paripurna di kantor DPRD Jateng, Senin (31/8/2020).

Ganjar menjelaskan, KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 disusun berdasarkan prioritas pembangunan provinsi.

Satu prioritas pembangunan Jateng yakni pada percepatan penanganan dampak ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

"Apa yang ditekankan dewan bagus yakni recovery ekonomi tetap dilakukan. Namun tetap saja mengoptimalkan pemberesan problem covid ini. Soal ekonomi dan kesehatan dapat perhatian," jelas Ganjar.

Menurutnya, ada anggaran yang tidak terlalu besar sehingga hanya beberapa sektor yang mendapatkan prioritas di masa pandemi ini. Yakni di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Harapannya, dengan penambahan anggaran itu, para petani, peternak dan nelayan bisa dibantu dalam menghadapi kondisi saat ini.

Dari pemaparan, diketahui Dinas Pertanian dan Perkebunan mendapat tambahan anggaran Rp 5 miliar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat tambahan Rp 850 juta, dan Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat tambahan Rp 5 miliar.

"Di sektor peternakan, kami minta tolong agar pakan ternak bisa terpenuhi, ada yang kesulitan jagung, konsentrat. Dengan begitu, peternak bisa dibantu dan bisnisnya tidak terganggu," ujarnya.

Sementara, di sektor pertanian, tambahan anggaran akan digunakan untuk pengadaan bibit. Karena ini mendekati kemarau, maka program itu akan digencarkan.

Gubernur berharap anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembeliaan pupuk. Ada kekurangan pupuk subsidi sehingga terjadi kelangkaan di sejumlah tempat.

Namun demikian, untuk pembeliaan pupuk akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah bersama DPRD.

"Kami mendorong agar menggunakan pupuk organik. Sehingga, tidak bergantung pada pupuk kimia bersubsidi," katanya.

Untuk sektor kelautan dan perikanan, Ganjar akan mengoptimalkan tambahan anggaran itu untuk membantu bahan bakar para nelayan. Solar bagi nelayan akan dioptimalkan menggunakan anggaran itu.

"Sehingga para nelayan punya satu komponen dalam usahanya itu, dibantu oleh negara," Ganjar menambahkan.

Selain membantu perekonomian di tiga sektor itu, Pemprov Jateng juga meminta tambahan anggaran untuk penegakan hukum protokol kesehatan covid yang diperuntukan Satpol PP yakni sebesar Rp 3,5 miliar.

"Sama satu lagi Satpol PP, karena dalam sebulan lebih ini kita melakukan penegakan hukum, maka dukungan DPRD terhadap kondisi Jateng dengan perubahan ini mudah-mudahan bisa optimal. Sehingga, program-program yang telah disusun bisa dilaksanakan," imbuhnya.(mam)