Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pilkada 2020

Bupati Jember Blak-blakan Butuh Miliaran Rupiah untuk Dapat Rekomendasi Parpol, Dibantah PDIP

Video Bupati Jember Faida yang menyebut butuh miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi partai politik untuk maju di Pilkada 2020, viral di media

Editor: m nur huda
surya.co.id/sri wahyunik
Bupati Jember Faida memberi keterangan pers seusai pertemuan dengan Panitia Angket DPRD Jember, Senin (20/1/2020). Bupati Faida dimakzulkan DPRD Jember dalam rapat paripurna, Rabu (22/7/2020). 

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Nasdem Jember, Marzuki.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arif (belakang) saat berada di ruangan khusus paslon dan tim paslon KPU Jember.
Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arif (belakang) saat berada di ruangan khusus paslon dan tim paslon KPU Jember. (BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM)

Ia menegaskan pernyataan Faida sama sekali tidak benar.

Menurutnya saat mengusung Faida pada Pilkada 2015 lalu, sama sekali tidak ada mahar politik.

“2015 di pernyataan Faida ada, Nasdem sama PDI-P tanpa mahar,” kata Marzuki di KPU Jember, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Hari Putri Lestari mengatakan pada Pilkada 2020, PDI-P tak lagi mengusung Faida.

PDI-P saat ini memilih mengusung paslon Abdussalam-Ifan Ariadna.

Hari Putri mengatakan, selama empat tahun kepemimpinan Faida, PDI-P memantau dan melakukan penilaian.

Salah satu hasilnya adalah kinerja Bupati Faida tidak memuaskan.

Banyak masyarakat yang kecewa dengan kepemimimpinan bupati perempuan pertama di Jember tersebut.

“Petahana tidak direkom karena penilai dari masyarakat banyak kekecewaan,” tutur dia.

Selain itu, komunikasi dan hubungan yang dibangun dengan lembaga legislatif tidak baik.

Bahkan sejak menjabat tidak pernah harmonis.

“Hubungan dengan legislatif yang anggotanya 50 orang juga buruk,” tambah dia.

Tak hanya itu, kebijakan yang diambil oleh Bupati Jember dinilai jarang didialogkan dengan pihak legislatif.

Selain itu kebijakan yang diterapkan juga dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari ketenagakerjaan, perizinan, hingga pengelolaan APBD.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved