Breaking News:

Berita Nasional

Kompolnas Dukung Polisi Gandeng Preman untuk Tegakkan Disiplin Penggunaan Masker

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai rencana Wakapolri Gatot Eddy Purnomo menggandeng preman untuk menegakan disiplin penggunaan masker atau p

Editor: m nur huda
Istimewa
Ilustrasi - Kapolres Demak AKBP Andhika Bayu Adhittama saat membagikan masker kepada warga usai deklarasi "Demak Bermasker". 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai rencana Wakapolri Gatot Eddy Purnomo menggandeng preman untuk menegakan disiplin penggunaan masker atau protokol kesehatan Covid-19 telah tepat.

"Saya melihat tidak masalah jika mereka dilibatkan untuk membantu agar masyarakat yang berdagang, berbelanja atau jalan-jalan di area publik tersebut untuk benar-benar mematuhi Protokol Covid-19. Toh faktanya mereka adalah "penguasa informal" yang punya pengaruh di area tersebut," kata Poengky saat dihubungi, Minggu (13/9/2020).

Menurut Poengky, pencegahan penyebaran virus Corona tidak hanya tugas pemerintah. Sebaliknya, kesadaran dan pengawasan terhadap protokol kesehatan merupakan tugas semua pihak.

Aksi Tolak Tambang Pasir Laut, Perahu Nelayan Ditabrak Polairud, 7 Orang Ditangkap

Terungkap, Ternyata Bukan Koeman yang Ingin Suarez Hengkang dari Barcelona

Politikus Juga Kontraktor Ini Punya 120 Istri Tinggal di Tiap Kota, Dinikahi Usia Bawah 20 Tahun

Heboh Ada Makam Baru, Dibongkar Ternyata Bocah Perempuan 8 Tahun Masih Berpakaian Lengkap

"Di Indonesia, masyarakat kita majemuk, ada yang punya kesadaran dan patuh. Tapi ada juga yang bandel dan ada yang baru melaksanakan karena takut ada sanksi hukuman. Oleh karena itu untuk mendisiplinkan masyarakat, polisi dapat menggandeng tokoh masyarakat untuk membantu memberikan penyadaran pada masyarakat," jelasnya.

Ia mengatakan penguasa informal tak melulu diidentikkan dengan preman saja. Poengky menyampaikan penguasa informal bisa saja seseorang yang dituakan di tempat tersebut.

"Di area-area publik, misalnya pasar, terminal, atau stasiun, kan faktanya ada penguasa informal. Penguasa informal di area publik jangan dilihat hanya preman saja. Misalnya di situ ada pangkalan ojek. Nah tukang ojek yang dituakan disitu bisa dilibatkan membantu mengajak masyarakat sekitar untuk mematuhi protokol kesehatan, paling sederhananya pakai masker," ungkapnya.

Namun demikian, Poengky menyampaikan polri harus memberikan penanda bagi preman atau penguasa informal yang diajak untuk membantu menegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

"Tentu saja dalam pelaksanaannya harus dengan pengawasan polisi dan diberikan penanda (misalnya kaos), sehingga tetap dalam koridor harkamtibmas dan mengedepankan tindakan yang humanis. Harus dipahami juga bahwa pelibatan tersebut bukan untuk penegakan hukum. Melainkan untuk edukasi publik. Jadi siapapun, terutama orang-orang yang berpengaruh, dapat diajak untuk berpartisipasi," pungkasnya.

Terlalu Berisiko

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, mengatakan gagasan tersebut terlalu berisiko jika direalisasikan. Kalangan yang dicap publik sebagai pelaku vigilantisme tidak mungkin berubah tabiat dan perilaku dalam waktu singkat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved