Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Bawaslu Ajak Jaga Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020, Tak Netral Bisa Disanksi Hukuman

"Untuk menetapkan sanksi sedang maupun berat perlu kaijan lebih dalam oleh komisi ASN (KASN)," tambahnya

Istimewa
Seluruh lurah se-Kota Semarang melakukan deklarasi netralitas ASN yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang, Rabu (16/9/2020) lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dapat berlaku netral selama proses Pilkada 2020 berjalan.

Iswar menegaskan, seluruh ASN diminta dapat menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik serta tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu pasangan calon kepala daerah.

Dia menyebutkan, ada dua jenis pelanggaran yakni sebelum penetapan dan pasca penetapan pasangan calon. Sebelum penetapan pasangan calon, ASN akan hanya dikenai sanksi kode etik saja.

"Jadi itu sangat rendah, dianggap tidak sesuai peraturan. Semisal, di media sosial berupa like, share, atau komentar foto bersama dengan salah satu pasangan calon," papar Iswar, Kamis (17/9/2020).

Kemudian tahapan kedua, sambung Iswar, pelanggaran setelah penetapan pasangan calon yakni pada 23 September mendatang. Dalam peraturan perundang-undangan hingga surat edaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ASN yang melanggar netralitas akan dikenai sanksi mulai dari sanksi sedang hingga berat.

Sanksi sedang dapat berupa penundaan kenaikan pangkat satu tahun atau penurunan pangkat satu tahun. Sedangkan sanksi berat hingga pada tingkatan pemecatan seorang ASN.

"Untuk menetapkan sanksi sedang maupun berat perlu kaijan lebih dalam oleh komisi ASN (KASN)," tambahnya.

Iswar melanjutkan, apabila ada ASN yang melanggar, KASN yang akan menentukan sanski kemudian merekomendasikan kepada Pemkot. Pihaknya pun tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam melakukan pengawasan ASN.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin mengatakan, Bawaslu telah melakukan sosialisasi netralitas ASN bagi Lurah se-Kota Semarang, pada Rabu (16/9/2020) lalu.

Sosialiasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru mengenai netralitas ASN dengan ketentuan sanksi didalamnya.

Amin mengajak ASN Lurah se-Kota Semarang sebagai pelayanan publik yang paling masif berhubungan dengan masyarakat untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilwakot Semarang 2020.

"Pada Pilwakot ini kami menekankan kepada lurah untuk tetap menjaga netralitasnya karena merupakan elemen pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat," ucapnya.

Pihaknya menambahkan, para lurah juga sudah melakukan deklarasi netralitas ASN yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang dilanjutkan launching lagu Netralitas ASN karya Bawaslu Kota Semarang sebagai bentuk sosialisasi dan pencegahan pada gelaran Pilkada 2020 di Kota Semarang. (eyf)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved