Breaking News:

Berita Semarang

Tingkatkan Kepuasan Publik, Lapas Kedungpane Semarang Terapkan Layanan Berbasis HAM

Pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang terus mengalami pengembangan dengan be

Penulis: m zaenal arifin | Editor: muh radlis
IST
Wahana bermain anak yang tersedia di Lapas Kedungpane Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang terus mengalami pengembangan dengan berbagai inovasi meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Lapas Kedungpane Semarang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018.

"Penerapan pelayanan publik berbasis HAM dimaksudkan untuk mewujudkan Lapas yang ramah terhadap HAM serta menghilangkan sikap diskriminatif petugas terhadap masyarakat umum maupun warga binaan pemasyarakatan (WBP)," kata Kalapas Semarang, Dadi Mulyadi, Kamis (8/10/2020).

Ayah Tak Mau Mobil Rusak Didobrak, Bayi yang Terjebak Akhirnya Meninggal Kepanasan

Viral Mantan Selingkuhan Anggota DPR Tolak Omnibus Law dan Ancam Bongkar pada Istri Sah

Skandal Perselingkuhan Kades dan Bidan Desa di Kudus Berbuntut Panjang

Said Iqbal Presiden KSPI Putuskan Mulai Jumat Besok Buruh Tak Lagi Lakukan Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Pelayanan publik berbasis HAM tersebut di antaranya dengan menerapkan metode antrean pengunjung, tersedianya aksesibilitas dan fasilitas bagi kelompok disabilitas seperti toilet khusus penyandang disabilitas.

Selain itu, juga terdapat lantai pemandu (Guilding Block), rambu-rambu kelompok rentan, ruang khusus menyusui, area ramah anak dengan menyediakan wahana permainan bagi anak dan lain sebagainya.

Dadi menegaskan bahwa penerapan pelayanan publik berbasis HAM berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasaan penerima layanan tersebut.

Kepuasan tersebut juga ditujukan kepada masyarakat dan warga binaan sehingga mereka tidak mendapat perbedaan perlakuan.

"Penerapan pelayanan publik berbasis HAM untuk memastikan tidak ada lagi diskriminasi terhadap ras, suku dan agama. Selain itu juga mewujudkan kepuasan, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan," jelasnya.

Ia berharap, perbaikan pelayanan publik berbasis HAM tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat umum maupun warga binaan dalam rangka Lapas Semarang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (Nal)

Dispaperta Batang Fokus Realisasikan Eksportasi Komoditas Pertanian

Edi Sulap Limbah Kertas Rokok Jadi Boneka Li‎lit Bernilai Jual Tinggi

Rumah Belajar Batik Semarang Beri Edukasi dan Bagikan Masker di Panti Asuhan Daruh Hadlonah

4 SMP Negeri di Rembang Lakukan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved