PM Malaysia Muhyiddin Sempat Putus Asa, Desakan Mundur Makin Menguat

TRIBUNJATENG.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin menghadapi seruan untuk mengundurkan diri pada Senin (26/10), setelah Raja menolak permintaannya untuk menyatakan keadaan darurat dalam memerangi pandemi covid-19.

Muhyiddin dilaporkan sejumlah media lokal sempat mempertimbangkan mundur, setelah permohonannya mendeklarasikan darurat nasional ditolak oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

PM yang baru berkuasa 8 bulan merasa putus asa telah kehilangan mandat untuk memerintah setelah penolakan dari raja. Akan tetapi, politisi berusia 73 tahun itu mengurungkan niatnya setelah dibujuk untuk bertahan oleh menteri-menteri kabinetnya yang berurai air mata, lapor The Vibes pada Minggu (25/10) malam.

Ia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahannya menghormati keputusan Sultan Abdullah. Muhyiddin mengadakan rapat kabinet pada Senin (26/10). Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (25/10), PM menyatakan, kabinet akan membahas penolakan Raja atas permintaannya.

Adapun, Sultan Abdullah memutuskan Malaysia tidak memerlukan darurat nasional setelah menggelar pertemuan darurat dengan sultan-sultan dari negara bagian lain.

Sultan dari negara bagian Pahang itu menilai pemerintahan Muhyiddin telah menangani penyebaran pandemi covid-19 dengan baik. Namun, Sultan Abdullah juga menyampaikan kecemasan akan melesatnya kembali kasus virus corona di Malaysia.

Ia menekankan pentingnya anggaran belanja negara yang akan diajukan ke parlemen bulan depan. Anggaran itu krusial untuk memerangi gelombang kedua covid-19 yang sedang mendera Negeri Jiran, serta menggerakkan kembali ekonomi yang masih terguncang.

Raja berusia 61 tahun itu juga meminta politisi untuk berhenti bermanuver berebut kekuasaan yang mengancam stabilitas pemerintahan. Dalam pernyataannya, ia juga meminta politisi bekerja sama kembali dengan menepikan perbedaan untuk menangani krisis kesehatan ini.

Muhyiddin telah meminta aturan darurat di tengah lonjakan baru infeksi virus corona di Malaysia dan pandemi global yang telah menghantam perekonomian Negeri Jiran.

Tetapi, para kritikus menuduh Muhyiddin menggunakan alasan untuk menangguhkan parlemen, dan menghindari ujian terhadap dukungan mayoritas parlemen yang tipis terhadapnya.

Penolakan Raja Al-Sultan Abdullah terlihat semakin mengikis cengkeraman Muhyiddin pada kekuasaan, sebulan setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan mendapat dukungan mayoritas di parlemen, termasuk dari pembelot asal aliansi yang berkuasa, untuk membentuk pemerintahan baru.

Mencari kekuatan

Para pemimpin partai lain dalam koalisi Muhyiddin dan oposisi juga mengkritik langkahnya mencari kekuatan dari keadaan darurat, dan meminta Muhyiddin untuk mundur setelah Raja menolak permintaan menyatakan keadaan darurat.

"Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis," kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, dalam postingan di Facebook. “Kesejahteraan rakyat lebih penting. Seharusnya Muhyiddin turun,” imbuh Ahmad Puad, seperti dikutip Reuters.

Anggota parlemen oposisi Wong Chen mengatakan, proposal 'jahat' Muhyiddin telah ditolak oleh Raja, dan dia harus mengundurkan diri, atau memecat menteri yang mengusulkan keadaan darurat.

Negeri Jiran sudah berada dalam krisis politik ketika PM sebelumnya, Mahathir Mohamad, secara mengejutkan mengumumkan mundur di Februari. Keputusan Mahathir itu membuat koalisi Pakatan Harapan yang juga dipimpin Anwar Ibrahim mengalami perpecahan dan kolaps.

Kondisi itu dimanfaatkan Muhyiddin Yassin untuk menggalang dukungan. Menggandeng UMNO sebagai motornya, dia berhasil naik sebagai PM pada Maret. Dalam beberapa minggu terakhir, Muhyiddin dihadapkan pada krisis virus corona.

Tetapi, koalisi baru yang berkuasa juga dilanda pertikaian, dengan UMNO berusaha untuk memberikan pengaruh yang lebih besar. Beberapa pemimpin UMNO yang tersangkut kasus korupsi, terutama mantan PM Najib Razak, telah mencoba menghidupkan kembali kekayaan politik mereka.

Politisi negara, bagaimanapun, dapat dipengaruhi seruan Raja untuk menghindari politik, dan mengutamakan kebutuhan bangsa, menurut para analis.

"Raja tampaknya mengirimkan sinyal bahwa pemerintah hari ini akan bertahan, dan anggaran harus disahkan, dan tidak boleh ada perubahan politik, setidaknya untuk saat ini," kata Shazwan Mustafa Kamal, analis senior Vriens & Partners, kepada Reuters. (Kontan.co.id/Kompas.com)