Presiden Macron Serukan Reformasi Kebijakan Bebas Melintasi Perbatasan di Uni Eropa

TRIBUNJATENG.COM, PARIS  - Prancis melipatgandakan keamanan di perbatasan, dan menyerukan agar kebijakan bebas melintas di Uni Eropa dipikirkan kembali, menyusul serangkaian serangan yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Perjanjian Schengen Uni Eropa, yang memungkinkan orang untuk melintasi perbatasan dengan bebas mungkin perlu direformasi," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Melalui perjanjian Schegen, orang-orang di Uni Eropa diizinkan dengan bebas melewati batas negara tanpa harus menunjukkan paspor. Namun, pemeriksaan perbatasan negara mulai berlaku beberapa bulan terakhir karena pandemi virus corona.

Berbicara saat mengunjungi perbatasan Prancis-Spanyol, Macron mengatakan, akan melipatgandakan jumlah pasukan patroli di perbatasan dari 2.400 personel menjadi 4.800 personel karena ancaman yang memburuk dari terorisme.

Ia juga akan mengungkapkan proposal penguatan keamanan perbatasan di dalam Uni Eropa melalui pertemuan puncak Uni Eropa selanjutnya pada Desember, yang akan meliputi mengintensifkan perlindungan batas wilayah utama Prancis dengan pasukan keamanan yang sebenarnya di perbatasan luar.

Adapun, peringatan keamanan Prancis saat ini berada pada taraf tertinggi. Ribuan serdadu disebar untuk melindungi tempat-tempat ibadah dan sekolah, sejak kasus pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya.

Sementara, serangan dengan pisau di Nice yang menewaskan tiga orang, mengerucut pada tersangka imigran asal Tunisia yang masuk wilayah ke Prancis dari Italia pada Oktober lalu. Ini merupakan dugaan serangan kedua jihadis di Prancis dalam satu bulan terakhir.

Presiden Macron sejak saat itu memicu kemarahan dan unjuk rasa di beberapa negara mayoritas berpenduduk Muslim, menyusul pembelaannya mengenai nilai-nilai dan kebebasan Prancis yang memungkinan untuk menerbitkan kartun tersebut.

Tapi, ia menolak seruan sayap kanan untuk pengamanan yang lebih besar demi melindungi prinsip-prinsip sekularisme negara itu. Dia mengatakan, "Situasinya tidak menjamin perubahan konstitusi."

Dalam sebuah surat kepada Financial Times, Macron membuat jelas posisi Prancis yang sedang melawan separatisme Islamis, bukan Islam. "Saya tidak akan membiarkan siapapun, bahwa Prancis, atau pemerintahannya, mendorong rasisme terhadap Muslim," katanya, dalam sebuah surat kepada editor.

Komunitas Muslim Prancis, merupakan terbesar di Eropa, terdiri dari sekitar 10 persen populasi. Beberapa Muslim Prancis mengatakan bahwa mereka sering menjadi sasaran rasisme dan diskriminasi karena keyakinan mereka - sebuah masalah yang telah lama menimbulkan ketegangan di negara itu. (bbc)