Berita Semarang
Mahasiswa Unnes Demo Tuntut Skors Frans Dicabut
Ratusan mahasiswa melakukan aksi demo di kantor rektorat dan dekanat Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang
Penulis: m zaenal arifin | Editor: galih permadi
lihat foto
"Frans sudah mendapatkan nasehat dari pimpinan terutama tentang dugaan keterlibatannya pada simpatisan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi yang diduga Membahayakan Keutuhan NKRI, namun yang bersangkutan mengabaikan dan tidak memperdulikan," katanya.
Pembinaan karakter dan moral itu telah disampaikan kepada orang tua Frans Josua Napitu.
Namun orang tuanya tak pernah hadir setiap diundang.
Selain itu, katanya, Frans juga telah telah membuat pernyataan yang pada intinya akan menjaga nama baik diri sebagai mahasiswa dan nama baik lembaga Universitas Negeri Semarang.
"Akan tetapi pada kenyataannya yang bersangkutan tidak menepati. Untuk itu Fakultas Hukum menetapkan keputusan pengembalian pembinaan moral karakter Frans Josua Napitu ke oang tua berdasarkan Pasal 7 UU No 20 Tahun 2003," jelasnya.
Pihak kampus akhirnya memberi kesempatan kepada Frans untuk mendatangkan orang tuanya ke kampus. Hal itu berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan perwakilan mahasiswa FH Unnes termasuk Frans dengan Pembantu Dekan II, Ali Masyhar.
Terpisah, Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Unnes, Sukirman menjelaskan pengembalian pembinaan mahasiswa atas nama Frans Josua Napitu pada orang tua tidak ada kaitannya dengan laporan yang bersangkutan ke KPK.
"Persoalan KPK sudah clear, pak Rektor menghargai hak warga Indonesia untuk menggunakan haknya," katanya.
Sebagai satuan kerja pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), keuangan Unnes selalu diaudit oleh lembaga berwenang, baik pengawasan internal maupun eksternal.
Proses audit meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Sukirman menuturkan, penganggaran diawasi oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, keuangan Unnes juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
"Berdasarkan berbagai audit tersebut belum ada hasil audit baik yang dilakukan oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat Jenderal, BPKP maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengarah pada potensi korupsi yang dilakukan oleh Rektor Unnes.
Bahkan sejak tahun 2010 sampai 2019 Unnes selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya," paparnya.
Hal itu menjadi salah satu indikator bahwa Unnes sudah taat azas dan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangannya.
