Ada Peserta Pilkada Berharta Minus, Pihak KPK Sampai Tak habis Pikir

Ada Peserta Pilkada Berharta Minus, Pihak KPK Sampai Tak habis Pikir 

TRIBUNJATENG.COM - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tak lepas dari pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam hal ini, semua peserta Pilkada Serentak 2020 diwajibkan melaporkan kekayannya kepada KPK dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap semua LHKPN yang dilaporkan para calon kepala daerah (cakada) itu, dan dari pemeriksaan itu, KPK menemukan ada cakada 'termiskin' yang hartanya minus miliaran rupiah.

”Kita yang agak heran soal yang disebut dalam tanda kutip termiskin ini, karena yang paling miskin hartanya minus Rp 3,5 miliar, dengan utang juga ada di dalam situ.

Kita enggak ngerti sama sekali,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam Konferensi Pers Hasil Analisis LHKPN Cakada Tahun 2020, Jumat (4/12).

Pahala berjanji akan menelusuri lebih jauh guna mengetahui keadaan sebenarnya perihal harta cakada yang berharta minus itu.

Baca juga: 179 Siswa SMKN Jateng Positif Corona, Jadi Klaster Baru, Sekolah Langsung Dilockdown

Baca juga: Awal Mula Masalah Tanah yang Jadi Sebab Penembakan Crazy Rich Solo dan Kondisi Terkini Korban

Baca juga: Kondisi Terkini Aiptu H yang Ingin Penggal Rizieq Shihab Terungkap Kejadian Beberapa Hari Sebelumnya

”Ini yang kita pikir buat pemilih semacam bukan pendidikan sih, semacam informasi tambahan, bahwa untuk daerah-daerah ini paslonnya salah satunya itu hartanya minus.

Nanti kalau dia terpilih pasti kita klarifikasi, bagaimana bisa sih minus gitu. Kalau sekarang diklarifikasi sensitif, mengganggu proses," imbuhnya.

KPK kemarin merilis laporan analisis data harta kekayaan calon kepala daerah Pilkada 2020.

Dari analisis itu, terdapat 1.476 calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020.

Dari jumlah itu, calon laki-laki ada 1.315 (89 persen) dan perempuan 161 calon (11 persen).

Sebanyak 53 persen calon berusia lebih dari 50 tahun. Ada pun latar belakang calon terdiri dari 45 persen pengusaha/ swasta lainnya, 38 persen birokrat dan 17 persen legislatif.

Adapun berdasarkan laporan analisis data harta kekayaan cakada tahun 2020, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menempati posisi teratas sebagai peserta terkaya dengan jumlah harta mencapai Rp 674 miliar.

Berdasarkan data LHKPN KPK, harta terbanyak Muhidin berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan, yakni lebih dari Rp293 miliar.

Dia memiliki 19 bidang tanah dan bangunan di Banjarmasin, Banjar, Tapin, hingga Jakarta Selatan.

Sebaliknya, calon Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Indra Gunalan, menjadi kandidat 'termiskin'. Ia melaporkan hartanya yang minus Rp 3.550.090.050.

Dalam laporannya, ia tercatat mempunyai sejumlah aset. Mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan, hingga kas dan setara kas lainnya. Jumlah hartanya ialah Rp 4.349.909.950.

Namun, ia mempunyai utang hingga Rp 7,9 miliar. Sehingga bila ditotal, hartanya menjadi minus Rp 3.550.090.050.

Di sisi lain KPK juga mencatat ada beberapa calon petahana di Pilkada 2020 yang harta kekayaannya mengalami kenaikan drastis.

Bahkan ada calon petahana di Pilkada 2020 yang kekayaannya naik hingga Rp 100 miliar dalam 5 tahun terakhir.

"Menarik dari pola petahana ini, ada 2 orang yang hartanya naik dalam 5 tahun terakhir, lebih dari Rp 100 miliar," kata Pahala.

Pahala menyebut, jumlah total calon petahana yang bertanding di Pilkada 2020 adalah 332 orang.

Dua orang yang kekayaannya naik hingga Rp 100 miliar itu, kata Pahala, merupakan calon gubernur petahana. Namun, ia tak menyebut siapa yang dimaksud.

Selain itu ada juga calon petahana di Pilkada 2020 yang kekayaannya naik hingga Rp 10-100 miliar.

”Petahana 332 orang, jadi ada 2 orang dan ini gubernur. Lalu, yang naik Rp 10-100 miliar itu 26 orang, itu bupati dll lah," kata Pahala.

"Jadi jangan dibayangkan calon ini maju karena donatur mengatur dia ke sana ke mari, enggak. Dia atur dirinya sendiri juga," lanjut dia.

Pahala mengatakan, jumlah calon petahana yang bertarung di Pilkada 2020 lebih banyak dibandingkan 3 pilkada terakhir yang telah berlalu.

"Ini petahana dari 17 persen, naik jadi 18 persen, sekarang 22 persen," kata dia.(tribun network/ham/dod)