Berita Jateng
Anggota DPRD Jateng Minta Kenaikan Tarif Tol Dikaji Ulang
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sudah menerima banyak keluhan dari para pengelola angkutan barang di Jawa Tengah
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: muslimah
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Sejak Minggu (17/1/2021) terjadi beberapa penyesuaian tarif di berbagai ruas tol. Di Jawa Tengah, kenaikan tarif terjadi di ruas Pejagan-Pemalang dan Semarang ABC.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso, meminta agar kenaikan tarif tol ini dikaji kembali.
Waktunya yang berpapasan dengan pandemi covid yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dinilai tidak tepat. Sehingga pihaknya meminta agar kenaikan tarif dibatalkan atau ditunda.
"Kenaikan tarif di saat kondisi ekonomi masih belum pulih dan pandemi belum tahu kapan berakhirnya ini sangat tidak tepat," kata Hadi, Selasa (19/1/2021).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sudah menerima banyak keluhan dari para pengelola angkutan barang di Jawa Tengah.
Ia mengatakan kenaikan tarif tol memang merupakan hal yang wajar. Mengingat adanya inflasi, perawatan, dan sebagainya.
Selain itu, secara regulasi memang dimungkinkan kenaikan setiap dua tahun sekali.
"Tapi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola sejumlah ruas tol dan menaikan tarif tol atas persetujuan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) harusnya juga pakai hati dalam mengambil keputusan," tukasnya.
Tarif tol di ruas Pejagan-Pemalang yang dikelola Waskita Toll Road naik Rp 2.500. Sehingga untuk kendaraan Golongan I dari 57.500 menjadi 60.000, Golongan II dan III menjadi 90.000, gol IV dan V menjadi 120.000.
Sedangkan untuk Semarang Seksi ABC ada kenaikan Rp 500.
Menurut legislator asal Wonogiri ini, persoalan tarif tol jangan hanya dilihat dari sudut pandang investasi semata.
Namun juga harus diperhatikan kondisi ekonomi termasuk nantinya pengaruh terhadap biaya logistik kebutuhan pokok dan transportasi umum.
"Karena ini investasi jangka panjang, semua sudah dihitung di awal dan masih ada cukup waktu sampai ekonomi membaik, sebaiknya pemerintah 'ngrogoh roso kamanungsan' (bersifat rasa kemanusiaan) dalam menaikan tarif ini," ujarnya.
Tujuan dari pembangunan tol, kata dia, untuk efisiensi biaya transportasi baik manusia maupun barang. Tapi dengan kenaikan tarif tanpa melihat kondisi ekonomi tentu akan bertentangan dengan tujuan pembangunannya.
"Kita semua sedang prihatin dan para pengusaha masih berusaha mempertahankan diri di masa sulit ini. Batalkan atau tunda sampai kondisi benar-benar pulih," imbuhnya. (mam)