Breaking News:

Opini

Jilbabisasi Sekolah Negeri, Bolehkah?

Kasus jilbabisasi di lingkungan sekolah negeri hendaknya dapat menjadi pelajaran berharga mengenain kemajemukan bangsa.

Jilbabisasi Sekolah Negeri, Bolehkah?
TRIBUN JATENG
Opini Tribun Jateng Selasa 25 Januari 2021

TRIBUNJATENG.COM - Berita pewajiban jilbab bagi seluruh siswi di sebuah sekolah negeri di Padang, menghebohkan publik pendidikan. Hal itu karena kewajiban tersebut bukan hanya untuk siswi yang beragam Islam, melainkan juga untuk yang non-muslim. Dengan dalih sudah ada kesepakatan, Kepala Sekolah menganggapnya legal dilaksanakan (Tribunnews, 22/1/2021).

Namun yang aneh adalah: kenapa baru sekarang ada yang berani protes setelah sekian lama tidak ada yang protes soal ini? Artinya, bisa jadi telah terjadi represi diam-diam terhadap minoritas non-muslim yang barangkali tidak berani bicara, apalagi protes. Represi ini dalam istilah Bourdieu (1977) merupakan sejenis kekerasan simbolik (symbolic violence) yang didesakkan oleh kelompok yang dominan di sekolah atau masyarakat di situ (the ruling class).

Dengan kata lain, tiadanya protes selama ini bukan berarti tidak ada kasus represi atau diskriminasi terhadap minoritas, melainkan menunjukkan berjalannya diskriminasi yang dianggap sebagai hal yang wajar. Dan ini tentu lebih berbahaya, karena sudah menjadi kesadaran kolektif masyarakat. Lebih dari itu, normalisasi bahwa yang minoritas harus mengikuti yang mayoritas, atas nama kesepakatan yang diklaim sebagai “demokratis” jelas tidak sejalan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi keragaman. Terlebih lagi hal ini terjadi di sekolah negeri, bukan sekolah swasta yang boleh memiliki kekhasan visi ideologis dan budaya tertentu.

Atap Kelas Madrasah Ambruk, Warga Turut Bantu Bersihkan Reruntuhan

Rektor UIN Walisongo Semarang Meluncurkan Sistem Informasi Baru

MKKS SMK Jawa Tengah Akan Gelar Lomba Kompetensi Siswa Maret 2021

Apa yang terjadi di Padang terkait kasus “jilbasisasi” siswi sekolah negeri menyiratkan setidaknya dua hal penting.

Pertama, ternyata ada juga kepala sekolah, guru, sebagian siswa dan orang tua, juga masyarakat yang belum paham sepenuhnya bahwa sekolah negeri membawa misi melestarikan keragaman agama, budaya, nilai, dan tradisi, bukan keseragaman. Sekolah negeri merupakan sekolah publik di bawah koordinasi langsung pemerintah dan oleh karenanya dasar ideologinya adalah Pancasila. Dasar konstitusi yang harus dipegang juga Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Sebagai lembaga pendidikan milik negara sekaligus milik masyarakat umum, maka tak boleh sebuah sekolah negeri hanya mengakomodasi kepentingan pihak tertentu. Dalam hal ini misalnya agama tertentu, etnis tertentu, atau kelas sosial tertentu saja. Jilbabisasi yang menyasar siswi non-muslim dengan demikian adalah bentuk akomodasi hanya untuk kepentingan umat agama tertentu saja, yakni Islam, yang justru mencederai semangat toleransi beragama. Bagaimana jadinya jika di daerah yang mayoritas Nasrani kemudian mengharuskan seluruh siswi yang bersekolah di sekolah negeri tidak boleh pakai jilbab?

Jika ini terjadi, dengan dalih konteks masyarakat yang dominan dan “kesepakatan demokratis”, maka potensi munculnya konflik antar-umat beragama akan terbuka lebar. Kesepakatan demokratis tersebut pun dengan demikian tidaklah demokratis, karena kesepakatan terjadi di bawah tekanan kekuatan dominan/mayoritas atas minoritas. Pola seperti ini serupa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yang mengubur potensi konflik antar-etnis, agama, pilihan politik, dan lainnya menjadi bara dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat terbakar hebat.

Kedua, desentralisasi kewenangan dalam mekanisme otonomi daerah ternyata menimbulkan masalah politik serius, termasuk dalam mengelola pendidikan dan guru. Sebagaimana dilansir oleh Tribunnews (22/1/2021) kebijakan kewajiban memakai jilbab ini diwariskan dari periode-periode sebelumnya, tepatnya sejak 2005—ketika Wali Kota Padang dijabat Fauzi Bahar—sebelum pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikembalikan ke Provinsi.

Drama Eko Taruh Sabu di Jok Motor Istri Biar Ditangkap Polisi Gagal Total, Ada Bukti Lupa Dihapus

Disdikbudpora Kabupaten Semarang Usul Kelas 6 SD dan 9 SMP untuk Masuk Sekolah

Nilai Tukar Rupiah Tertekan Program Biden Buy American

Otonomi daerah 

Kasus ini merupakan contoh bahwa daerah yang merasa memiliki kekhasan, kedaulatan, dan kekuasaan dalam payung kebijakan otonomi daerah merasa boleh mengeluarkan kebijakan sendiri terkait pendidikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Pemerintah—dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)—tampak seperti kehilangan taringnya, karena sekolah dan guru lebih patuh pada putusan politis pemerintah daerah ketimbang kebijakan pendidikan nasional. Permohonan Nadiem Makarin agar Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan sanksi berat kepada Kepala SMK makin menunjukkan bahwa yang berkuasa terhadap guru adalah Pemda, bukan Pemerintah Pusat. Hal tersebut karena guru tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di Daerah.

Jika ditelusuri lebih lanjut tentu akan terungkap bahwa di beberapa daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) banyak kebijakan pendidikan yang tumpang tindih dengan kebijakan Kemdikbud. Bisa jadi kebijakan tersebut harus ada karena merupakan janji politik dari kepala daerah yang terpilih, bisa juga merupakan kebijakan daerah yang berupaya memenuhi target pembangunan daerah yang diwujudkan dalam Renstra pendidikan. Korbannya tiada lain kecuali guru, sekolah, dan siswa. Bukan hanya soal mutasi guru karena beda pilihan politik saja, melainkan tumpang tindih program menjadikan guru makin banyak beban dan tidak dapat fokus menjalankan profesinya sebagai guru.

Kasus jilbabisasi ini hendaknya dapat menjadi pelajaran berharga bahwa tidak semua orang, bahkan guru, paham mengenai visi ideologis di balik keberadaan sekolah-sekolah yang berstatus negeri.

Jokowi Lantik Komjen Lisyto Jadi Kapolri di Rabu Pon

Inilah Sosok Tara Amalia Pacar Baru Dipo Latief Mantan Suami Nikita Mirzani

Mantan Dirut PDAM Kudus Dihukum 4,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Pungli Kepegawaian

Selain itu juga menunjukkan problem laten dan politis dari tata kelola kepegawaian di lingkungan Kemdikbud yang melibatkan Pemda. Ini pekerjaan rumah besar yang harus ditanggung oleh pemerintah. Walau begitu organisasi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan sejenisnya juga dapat berperan dalam memahamkan kepada para guru mengenai esensi dari keberadaan sekolah-sekolah negeri agar kasus serupa tak terjadi di tempat lain. (Edi Subkhan, Pengajar di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Unnes)

Penulis: -
Editor: moh anhar
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved