Gugatan presidential threshold Ditolak, Rizal Ramli Kesal: Argumen Hakim MK Tidak Kuat

TRIBUNJATENG.COM- Rizal Ramli kesal lantaran gugatan presidential threshold ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Rizal Ramli mengatakan orang menggugat sistem presidential threshold sudah 11 kali.

Namun di kasus gugatannya, Rizal Ramli menilai ada sebuah keanehan.

"Dalam gugutan saya belum diproses sudah ditolak," ujarnya di akun Youtube Karni Ilyas ang diunggah pada Jumat (29/1/2021).

Rizal Ramli mengatakan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi takut untuk adu argumen.

"Rupanya mereka takut banget sama kita, karena kalau ada perdebatan persidangan saya yakin argumen-argumen dari hakim konstitusi tidak memadahi," ujarnya

Rizal Ramli menyebut cara yang dipakai oleh pihak Mahkamah konstitusi sangat kekanak-kanakan.

"Jadi dia pakai cara kekanak-kanakan," jelasnya.

Rizal Ramli menyebut pihak-pihak yang mempersoalkan presidential threshold tentu mereka yang dari partai kecil maupun masyarakat yang menginginkan sistem demokrasi yang adil dan bersih.

Rizal Ramli menilai partai-partai besar menikmati aturan presidential threshold.

"Yang menikmati sistem presidential threshold ini sembilan partai yang besar ini. Mereka menikmati karena ada kewajiban 20 persen untuk calon bupati, gubernur, dan presiden," ungkapnya.

Rizal Ramli menyebut sistem presidential threshold itulah yang secara langsung mempengaruhi buruknya proses demokrasi di Indonesia.

Karena menurutnya, tidak semuanya bisa mengikuti atau mencalonkan diri dalam pemilu.

Akibatnya, bagi orang yang ingin menjadi kepala daerah yang tidak memenuhi syarat itu terpaksa mencari atau menyewa partai-partai lain.

Rizal Ramli terang-erangan jika menyewa partai untuk memberi dukungan, harga yang ditawarkan sangat mahal dari ratusan juga hingg triliunan rupiah.

"Itu kalau ada yang maju menjadi bupati mesti menyewa partai, dua sampai tiga partai. Biayanya itu bisa 30 sampai 50 miliar, biaya partai saja," kata Rizal Ramli.