AHY Ungkap Upaya Pelengseran Dirinya, Andi Arief Sebut Nama Moeldoko

TRIBUNJATENG.COM,  JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa.Tak hanya melibatkan kader dan mantan kader, gerakan politik tersebut dikatakan merupakan pejabat penting di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY saat konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta dan disiarkan secara virtual, Senin (1/2).

AHY melanjutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu."Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum Partai Demokrat tersebut, kata AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ucapnya.

Adapun, terkait konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah itu adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, masih kata AHY, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar."Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ucapnya.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," sambungnya.

AHY berharap bahwa informasi dan laporan yang didapatkannya itu tidak benar. "Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," pungkasnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menengarai Partai Demokrat tengah 'digoyang' oleh pihak tertentu, seperti halnya partai-partai politik sebelumnya.Ujang menerangkan, PPP dan Golkar pernah dibelah oleh pihak tertentu, sebelum akhirnya bergabung dan mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)."Kita tahu, PPP dan Golkar pernah dibelah. Lalu ikut pemerintah. Amien Rais juga dikudeta dari PAN. Yang katanya juga disokong oleh kekuasaan," ujar Ujang.

Bahkan, Partai Berkarya juga disebut Ujang telah 'dikudeta'. Selain itu, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga 'dipecah'."PKS terpecah karena ada Partai Gelora Indonesia," ucap Ujang. Karena itu bukan tidak mungkin, menurut Ujang, saat ini giliran Partai Demokrat yang hendak 'dikudeta'.

"Saat ini sepertinya Demokrat yang sedang digoyang-goyang dan akan dikudeta. Tapi itu baru dugaan. Apakah benar. Kan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sedang meminta klarifikasi pada Jokowi," ucap Ujang.

Sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang. "Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

Andi Arief Sebut Nama Moeldoko

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief secara terang-terangan menuding Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ada di balik upaya pengambilalihan partainya secara paksa. "Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," kicaunya lewat akun Twitter pribadinya, Senin (1/2).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada pihak di lingkaran dekat Presiden Jokowi yang hendak mengambil paksa partainya lewat jalur Kongres Luar Biasa (KLB). AHY kemudian mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi hal itu. "Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," lanjut Andi Arief.