Kebijakan Joe Biden, Tetap Jadikan Huawei sebagai Entity List

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah komando Presiden Joe Biden menyebutkan akan meninjau ulang kebijakan pemblokiran terhadap perusahaan telekomunikasi raksasa asal China, yakni Huawei Technologies Co Ltd.

Hanya berselang beberapa hari setelah pernyataan tersebut, pemerintah Biden justru kembali menyebut Huawei sebagai "vendor tidak tepercaya" yang mengancam keamanan nasional AS.

“Peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh vendor yang tidak tepercaya, termasuk Huawei, merupakan ancaman bagi keamanan AS dan sekutu kami,” kata Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih.

• Ingin Punya Rumah KPR Bersubsidi? Ini Syarat Dapat Bantuan Uang Muka hingga Rp 40 Juta

• Ganjar Usul Ke Luhut Agar Seluruh Kabupaten & Kota Se Jawa-Bali Berlakukan PPKM

• Polisi Amankan 2.000 Lebih Pil Koplo di Semarang Utara, 2 Orang Jadi Tersangka

• Mulai Berlaku Hari Ini, Pajak Pulsa Diperuntukan Bagi Distributor Besar Bukan Pengecer

Seperti yang diketahui, Presiden AS ke-45 Donald Trump memasukkan Huawei dan afiliasinya ke dalam entity list AS sehingga tidak bisa menjual produknya serta membeli komponen dari perusahaan asal AS.

Kala itu, AS menduga Huawei menjalin konspirasi dengan Iran.

Huawei juga dituding melakukan mata-mata terhadap AS melalui perangkatnya dan dianggap membahayakan keamanan nasional.

Pemerintah Biden agaknya masih sependapat dengan pendahulunya tersebut.

Untuk itu, pemerintah AS bersikukuh akan melindungi perusahaan telekomunikasi AS agar tidak menggunakan komponen atau peralatan dari "vendor tidak tepercaya" tersebut.

"Pemerintah akan memastikan perusahaan telekomunikasi AS hanya akan melakukan investasi dan memperluas produksi perangkatnya dari vendor-vendor sekutu dan tepercaya," kata Psaki.

Sikap pemerintahan Biden ini mengindikasikan bahwa Huawei agaknya belum akan terbebas dari entity list yang menjeratnya, setidaknya dalam waktu dekat ini.

Kendati demikian, Psaki tak menampik bahwa pemerintah masih menyiapkan beberapa rencana terkait perusahaan telekomunikasi asal China yang sudah lama diawasi oleh AS itu.

Baik pihak Huawei maupun Kedutaan Besar China di Washington belum merespons sikap terbaru dari pemerintahan Biden ini, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Reuters, Senin (1/2/2021).

Bukan narasi baru

Seperti yang diketahui, Huawei beserta 70 perusahaan afiliasinya telah dimasukkan ke dalam entity list pada pertengahan 2019 lalu oleh Trump.

Ketika Trump resmi lengser dan digantikan oleh Joe Biden, pertanyaan terkait nasib Huawei pun ikut mengemuka.

Hal tersebut dikarenakan pemerintahan baru dibawah komando Presiden Joe Biden tentu sedikit banyak akan membawa perubahan pada gaya politik luar negeri AS.

Sebenarnya, pada Selasa (26/1/2021), Jen Psaki mengatakan bahwa Biden akan melakukan peninjauan lebih lanjut terkait Keputusan Presiden yang diterbitkan Trump untuk Huawei.

Tujuannya adalah untuk membuat strategi yang komprehensif.

Menurut Psaki, upaya ini juga dilakukan untuk mencari kebenaran, apakah perusahaan China benar-benar menyalahgunakan data pengguna dari AS dan tidak menggunakan teknologi AS untuk memperkuat militer mereka.

"Jadi sekali lagi, kami akan melakukan peninjauan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Kami ingin melihatnya dengan cermat dan kami berkomitmen untuk memastikan data dan teknologi AS sudah benar-benar terlindungi," kata Psaki.

Namun, kabar terakhir, Biden masih menyebut Huawei sebagai "vendor tidak terpercaya" yang menjadi ancaman nasional, sama seperti Trump.

Selain Huawei, AS juga turut memasukkan produsen drone DJI dan ZTE ke dalam entity list.

AS juga memblokir berbagai aplikasi asal China, termasuk AliPay, WeChat Pay, SHAREit, dan sebagainya.

Vendor smartphone raksasa Xiaomi juga diketahui dimasukkan ke dalam daftar hitam investor AS.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sikap Terbaru Presiden Biden, Kabar Buruk untuk Huawei"