Breaking News:

Berita Banyumas

Bermula dari Dugaan Tindakan Asusila, Gugatan Perangkat Desa Pejogol Banyumas Dikabulkan PTUN

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, mengabulkan seluruh gugatan Herin Purwanto.

Tribun Jateng/Permata Putra Sejati
Herin Purwanto Kepala Seksi Kesejahteraan, Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas didampingi penasihat hukumnya, Djoko Susanto saat menunjukan putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, yang mengabulkan seluruh gugatannya, pada Kamis (11/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO -  Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, mengabulkan seluruh gugatan Herin Purwanto, atas SK Kades setempat yang memberhentikannya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pada Kamis (11/2/2021). 

SK itu berisi tentang Kades Pejogol, Wito yang memb

Warga Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, saat menggeruduk kantor Desa menuntut Kasi Kesra, yaitu Herin Purwanto mundur dari jabatannya karena diduga berselingkuh dengan bidan desa setempat, pada Senin (29/6/2020).
Warga Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, saat menggeruduk kantor Desa menuntut Kasi Kesra, yaitu Herin Purwanto mundur dari jabatannya karena diduga berselingkuh dengan bidan desa setempat, pada Senin (29/6/2020). (TRIBUNBANYUMAS/Permata Putra Sejati)

erhentikannya dari jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan desa setempat, sejak 16 September 2020. 

Majelis hakim sendiri diketuai oleh Roni Erry Saputro serta beranggotakan Eka Putranti dan Ridwan Akhir.

"Alhamdulillah, apa yang saya upayakan melalui kuasa hukum dapat sesuai harapan," kata Herin kepada Tribunbanyumas.com, yang didampingi juga oleh penasihat hukumnya, Djoko Susanto, pada Kamis (11/2/2021). 

Melalui putusan tersebut, dia memperoleh kepastian hukum tentang status pemberhentiannya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Sidang gugatan dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar secara daring melalui e-court Mahkamah Agung RI pada hari Kamis, (11/2/2021). 

Menurutnya kasus ini merupakan pelajaran agar segala sesuatu harus dibuktikan dan diputuskan secara hukum. 

Sejak ada SK pemberhentian sebagai Kasi Kesra di desanya, dia tidak berangkat ke kantor lagi. 

Namun, setelah gugatannya dikabulkan oleh PTUN Semarang, dia siap kembali melaksanakan kewajibannya kembali sebagai perangkat desa. 

Halaman
12
Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved