Jokowi Minta Dikritik, Anies Baswedan: Pejabat Kupingnya Gak Boleh Tipis

Anies Baswedan mengatakan kritikan dari masyarakat sebagai ungkapan pandangan.

"Dan kemudian ketika orang mengkritik, relaks saja, anggap itu bagian dari ungkapan pandangan," ujarnya.

Namun, Anies Baswedan memperingatkan jika era saat ini ada jejak digital.

"Makin keras itu sebetulnya, adalah catatan oleh anaknya dan cucunya di kemudian hari, dan saya yang menjawab juga akan tercatat oleh anak cucu saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies Baswedan menyebut bahwa budaya kritik-mengkritik sudah ada sebelumnya.

Hanya saja tidak terpublikasi lantaran belum ada media sosial seperti saat ini karena semua kini hampir memiliki sosial media temat bereskpresi.

"Saya anggap ini sebagai demokrasi, dulu obrolan warung kopi tidak terdengar karena tidak ada medianya. Kritik itu bukan hal baru, kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap jadi kotak pos kritik dari siapapun," ujarnya.

Diketahui, presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mall administrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden.

Sehingga, menurutnya, masyarakat memiliki andil atau menjadi bagian dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jokowi mengatakan meski banyak hal yang sudah diraih dalam pelayanan publik, namun harus disadari juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu, catatan atau laporan tahunan Ombudsman RI sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

"Saya yakin ombudsman Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki, catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," katanya.

Meskipun demikian Presiden mengapresiasi Ombudsman RI yang terus mengawal pengawasan pelayanan publik oleh penyelenggara negara.