Amnesty International Indonesia Minta Jokowi Bebaskan Korban UU ITE

Damar menerangkan laporan yang dihimpun koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016 sampai dengan Februari 2020, untuk kasus-kasus dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (conviction rate) mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara)."Artinya kecil sekali orang bisa lolos UU ITE. 88% dihukum penjara. Orang ketika menyampaikan sesuatu diranah cyber dia bisa sewaktu-waktu dipenjara apapun profesinya. Akademisi hingga jurnalis," kata Damar.

Damar mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang positif melengkapi ajakan untuk menyampaikan kritik disertai untuk merevisi UU ITE yang menghambat kritik."Tapi setelah pernyataan itu disampaikan justru Kominfo berupaya menyusun pedoman interpretasi UU ITE. Ini sama saja mengatakan UU ini tidak ada masalah," kata Damar.

Padahal, menurut Damar, ada tiga lapis persoalan dalam UU ITE. "Ada dua lapis persoalan lain selain penerapan, yaitu lapisan dampak setelah penerapan. Lebih mengerucut lagi dalam lapisan substansi hukumnya," sambungnya.

Menurut Damar, dampak politik UU ITE adalah digunakan politisi dan kekuasaan untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Sedangkan dampak sosial, yakni orang saling lapor melaporkan, misal balas dendam, persoalan warisan hingga nagih utang menggunakan UU ITE."Yang lebih mengerikan adalah dampak demokrasi. UU ITE momok menakutkan. Masyarakat merasakan itu," tutur Damar.

Damar mengatakan kasus terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik atau defamasi, Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Kemudian kasus ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Koordinator Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE) Muhammad Arsyad mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik banyak digunakan untuk membungkam dan mengkriminalisasi terlapor."Selama diterapkan, kami menerima 300 laporan dari korban UU ITE, yang mengancam terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat," ujar Arsyad.

Arsyad menyontohkan enam kasus UU ITE; Di Baubau, Sulawesi Tenggara, seorang wartawan bernama Muhammad Sadli Soleh diciduk lantaran menulis opini berisi kritik terkait pembangunan oleh Pemkab Buton Tengah, Juli 2019 lalu. Tulisan Sadli lantas dilaporkan Bagian Hukum Pemkab Buton Tengah ke Polres Buton.

"Praperadilan dia menang, penetapan tersangka dan DPO dibatalkan. Artinya UU ini punya potensi untuk kriminalisasi," ujar Arsyad.

Lalu ada Muhammad Asrul (34), seorang jurnalis media online Berita.news yang ditangkap Polda Sulsel lantaran terjerat UU ITE. Padahal, menurut Arsyad, persoalan ini masuk wilayah pers namun tetap diproses.

Kemudian ada Diananta Putra Sumedi menjadi tahanan mengalami kriminalisasi atas berita yang dibuatnya pada akhir 2019. Ia dituduh bersalah lantaran beritanya mengenai konflik lahan di Kalimantan Selatan dicap memicu kebencian bermuatan SARA.

Contoh lainnya, ucap Arsyad, seorang konsumen di Surabaya dilaporkan karena mengomentari kosmetik yang digunakannya. Kemudian, Dosen Unsyiah Saiful Mahdi divonis 3 bukan penjara karena mengkritisi penerimaan CPNS.Terakhir, kata Arsyad, seorang warga dilaporkan pencemaran nama baik oleh kakak iparnya lantaran menulis status soal utang-piutang. Hal itu, menurut Arsyad, hanya sebagian kecil dari contoh-contoh kasus dari UU ITE. Di balik itu ada dampak lain.

"Jadi selama ini yang tergambar orang melakukan, orang dipenjara, tapi tidak melihat dampak orang yang melaporkan," imbuhnya. "Kita fokus pada kesenjangan pelapor dan terlapor," sambungnya.

9 Pasal Bermasalah UU ITE Versi SAFEnet

1. Pasal 27 ayat 1

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.