Breaking News:

Berita Rembang

Sengketa Hasil Pilkada Rembang Ditolak Mahkamah Konstitusi, Ini Alasannya

Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Rembang tidak diterima atau ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Istimewa
Tangkapan layar suasana ruangan virtual sidang pengucapan putusan dan ketetapan terkait sengketa pilkada Rembang di Gedung Mahkamah Konstitusi. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Rembang tidak diterima atau ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan perkara nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Harno dan Bayu Andriyanto.

Mahkamah Konstitusi menolak karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih perolehan suara.

Hakim konstitusi, Saldi Isra menyebut,
jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak atau pihak terkait yakni pasangan Abdul Hafidz dan Hanies Cholil Barro' adalah 5.501 suara atau 1,3 persen.

Baca juga: Sumani Lunasi Utang Onderdil Kapal Pakai Darah 4 Orang Keluarga Dalang Anom Rembang

Baca juga: Sumani Beraksi Sendirian Bunuh Dalang Anom Rembang: Tiba-tiba Ingin Kuasai Harta, Bunuh Pakai Kayu

Baca juga: Kombes Hastry Lihat Penampakan Arwah Istri Dalang Anom Rembang, Denny Darko: Tunjukkan Lokasi Mayat

Baca juga: Sumani Akui Dosa ke Pengacara, Bantah 1 Tuduhan Polisi Soal Pembunuhan Keluarga Anom Subekti Rembang

Pemohon (Harno-Bayu) memperoleh suara 208.736 suara sedangkan pihak terkait (Hafidz-Hanies) 214.237 suara.

"Jumlah penduduk Rembang sebanyak 641.647 jiwa."

"Sehingga untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020 adalah paling banyak 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Rembang," kata Saldi Isra, dalam sidang pengucapan putusan dan ketetapan di Gedung Mahkamah Konstitusi secara virtual yang dikutip Tribun Jateng, Selasa (16/2/2021).

Sedangkan total suara sah, lanjutnya, yakni sebanyak 422.973 suara. Jadi, 1 persen dari total suara sah yakni 4.230 suara.

"Sehingga, perbedaan perolehan suara pemohon dan pihak terkait lebih dari 4.230 suara atau 1 persen," terangnya.

Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dan peraih suara terbanyak melebihi melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf d UU 10/2016.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum," katanya.

Baca juga: Wajah Sumani Pembunuh Dalang Anom dan Keluarga di Rembang, Ki Dalang Gondrong: Penabuh Gamelan

Baca juga: Pelaku Pembunuhan Dalang Anom Subekti Rembang Berhasil Ditemukan, Sempat Coba Minum Pestisida

Baca juga: Pembunuh 4 Orang Keluarga Dalang Anom Subekti Rembang Teman Sendiri, Sosok Sumani Diungkap

Untuk itu, walaupun permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dengan demikian, pasangan Abdul Hafidz dan Hanies Cholil Barro' akan ditetapkan sebagai pemenang dan selanjutnya dilantik menjadi bupati dan wakil bupati.(mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rival al-manaf
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved