DPRD Jateng
Rencana Impor saat Panen Raya, Wakil Ketua DPRD Jateng: Bisa-bisa Sektor Pertanian Tak Diminati
Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lumbung pangan nasional, berkontribusi terhadap ketersediaan pangan, termasuk beras.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: Daniel Ari Purnomo
Menurut data BPS, sepanjang April-Juni 2020, kinerja sektor pertanian tumbuh 2,19 persen secara tahunan (year on year). Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15,46 persen, menjadi sektor terbesar kedua.
"Namun, permasalahan di sektor pertanian dari tahun ke tahun selalu saja sama. Yakni seputar ketersediaan pupuk, biaya upah tinggi dan harga yang rendah saat panen. Akhir-akhir ini, persoalan kelangkaan pupuk menjadi pembicaraan dimana-mana dan membuat petani begitu resah," ujarnya.
Petani yang berharap dapat memanfaatkan subsidi pupuk yang disediakan pemerintah melalui Kartu Tani, hanya bisa pasrah saat pupuk bersubsidi di tingkat pengecer tidak tersedia.
Akhirnya petani yang sudah tradisi bergantung pada pupuk kimia bersubsidi tidak dapat melakukan pemupukan tepat waktu, akibatnya petani kehilangan momentum dalam menyediakan asupan nutrisi tanaman dan akhirnya produksi menjadi menurun.
"Belum lagi kebutuhan pupuk bersubsidi yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi Pemerintah menyebabkan kelangkaan pupuk," terangnya.
Tahun 2021, pemerintah hanya dapat memenuhi pupuk bersubsidi sebesar 9 juta ton, padahal kebutuhan pupuk petani sebesar 23 juta ton.
Dengan kondisi demikian, sudah saatnya petani mulai beralih kepada pupuk organik untuk memenuhi kecukupan pupuk saat pemerintah hanya mampu memberikan subsidi pupuk separuh dari kebutuhan pupuk petani.
Persoalan kedua, adalah rendahnya harga saat panen. Ini menjadi persoalan klasik dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dalam kondisi ini, petani tidak boleh boleh dibiarkan sendiri.
"Sudah semestinya pemerintah turun untuk menjaga harga baik itu membeli hasil pertanian petani atau membantu dalam hal pemasaran produk pertanian. Inovasi pemerintah dalam pemasaran produk pertanian perlu dilakukan dengan menggandeng masyarakat maupun pihak swasta," kata dewan asal Solo ini.
Selanjutnya, biaya upah yang tinggi. Biaya upah menjadi satu faktor yang membebani para petani, baik berupa upah untuk tanam, upah untuk pemeliharaan maupun upah saat panen.
"Pemerintah harus turut serta bersama petani dalam hal efisiensi biaya pertanian melalui bantuan alat mesin pertanian. Pemerintah perlu konsen untuk mengarahkan pertanian indonesia menjadi pertanian modern melalui mekanisasi pertanian," ucapnya.
Keberpihakan pemerintah kepada sektor pertanian akan menentukan ketersediaan produksi pangan nasional dimasa yang akan datang.
Petani selaku aktor utama di sektor pertanian perlu diselamatkan supaya dapat fokus pada peningkatan produksi pertanian tanpa harus resah memikirkan kelangkaan pupuk, biaya upah dan merosotnya harga pasca-panen. Petani sejahtera, produksi pangan nasional akan tercukupi.
(*)