17 Demonstan Lagi Tewas dalam Sehari, Militer Myanmar Tingkatkan Kekuatan Redam Aksi Protes
sekitar delapan demonstran tewas di Myaing, tiga di Myeik, satu di Mandalay, dua di Bago, satu di Myingyang, dan satu di Dagon utara dekat Yangon.
lihat foto
Sebagai pelapor khusus untuk PBB, Andrews menyatakan, koordinasi internasional akan menjadi kunci dalam menjatuhkan sanksi secara efektif pada Myanmar. Ia juga meminta agar negara lain untuk tidak mendukung rezim militer sebagai pemerintah yang sah.
"Orang-orang Myanmar tidak hanya membutuhkan kata-kata dukungan, tetapi juga tindakan suportif. Mereka membutuhkan bantuan komunitas internasional sekarang," tandas Andrews.
Negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB kini berseberangan terkait dengan sikap kepada Myanmar. Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan sanksi sepihak terhadap Myanmar. Sementara China dan Rusia tidak mengikutinya, dengan alasan bahwa kudeta tersebut merupakan bagian dari urusan dalam negeri Myanmar.
Adapun, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/3) menjatuhkan sanksi kepada dua anak dewasa pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Selain itu, enam perusahaan yang mereka pegang juga tak luput dari sanksi akibat kudeta Myanmar dan pembunuhan para demonstran.
Kementerian Keuangan AS mengatakan, mereka memasukkan Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon ke daftar hitam (blacklist).
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken memperingatkan, akan lebih banyak hukuman yang keluar, sebagai tanggapan penahanan 1.700 orang lebih dan tindakan keras yang menewaskan sedikitnya 53 orang di demo Myanmar.
"Kami tidak akan segan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan rakyat," kata Blinken dikutip dari Reuters.
Sanksi yang dijatuhkan pada Rabu itu adalah yang terbaru dalam serangkaian hukuman Washington terhadap militer Myanmar.
Reuters mewartakan, pada dasarnya sanksi berupa pembekuan semua aset di AS dari mereka yang masuk daftar hitam, serta melarang orang-orang Amerika berurusan dengan mereka.
Pada Rabu (10/3) lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan pernyataan yang mengecam dan mengutuk penggunaan kekerasan oleh militer dalam menindak pengunjuk rasa. Mereka mendesak militer untuk sepenuhnya menahan diri.
DK PBB memberi dukungan kepada Myanmar untuk transisi menuju sistem demokrasi, dan menekankan perlunya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum. (cnn/kontan.co.id/kompas.com)
