Sindiran Keras, Gatot Nurmantyo Bandingkan Moeldoko dengan Wiranto dan Prabowo

“Ini sesuatu moralitas etika yang saya tidak bisa, karena saya dari Brigjen, Mayjen zamannya Pak SBY, kemudian bintang 3 sampai dengan jabatan Pangkostrad itu zamannya Pak SBY, kemudian saya Kasad sama juga begitu, jadi moral dan etika saya tidak mungkin," ujar Gatot.

Kemudian, Gatot Nurmantyo menegaskan ia juga sudah mengetahui jika Moeldoko ikut terlibat dalam suksesi KLB Demokrat.

Gatot Nurmantyo menjelaskan oknum tersebut juga menemui Moeldoko.

“Sudah mendengar, sudah mendengar, orang tersebut bahkan sudah bertemu Pak Moeldoko orang tersebut,” ungkap Gatot.

Gatot Nurmantyo lantas mengaku sudah mengetahui sejak awal Moeldoko yang akan menjadi ketum Demokrat versi KLB.

“Sama sekali saya tidak terkejut, karena saya sudah diskusi sama beliau (orang yang mengajak Gatot bergabung) tersebut dan semua apa yang disampaikan itu persis terjadi, " ujarnya.

Gatot Nurmantyo lantas memberikan pesan agar tetap menggunakan etika politik, terlebih sosok prajurit yang harus berjiwa ksatria.

“Dalam menanggapi masalah KLB Partai Demokrat, yang kita tahu bersama, melibatkan sama-sama Mantan Panglima TNI, saya lebih ingin berbicara ke depan kepada siapapun mantan prajurit TNI yang ingin melanjutkan pengabdian melalui bidang politik, mari bersama-sama kita landasinya dengan etika dan kehormatan prajurit, etika yang berkepribadian, seperti dicontohkan oleh para senior-senior kami,” tegas Gatot.

Gatot juga memberikan contoh para pendiri partai yang mempunyai latar belakang prajurit TNI.

“Di masa lalu, contohnya di Golkar ada Pak Wiranto ada Pak Prabowo, ketika perselisihan tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tapi mereka mendirikan partai, Pak Wiranto mendirikan partai Hanura, Prabowo Gerindra, bahkan anak ABRI bang Surya Paloh, anaknya seorang polisi, mendirikan Nasional Demokrat (Nasdem),” imbuh Gatot.

Gatot Nurmantyo berpesan kepada semua masyarakat Indonesia jika berkompetisi kita harus mengedepankan sikap kesatria, beretika dan bermoral.

Sebelumnya, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) menegaskan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat tidak sah.

AHY mengatakan KLB itu tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.

AHY menegaskan mewakili ketua DPD, DPC serta seluruh kader Demokrat menyebut bahwa peserta yang hadir di KLB bukan pemilik suara yang sah.

"Dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah digunakan dalam kongres ke-V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu," ujar AHY.