Paus Fransiskus Siap Berlutut demi Hentikan Kekerasan di Myanmar

TRIBUNJATENG.COM, VATIKAN - Paus Fransiskus turut menyoroti kekerasan junta militer Myanmar terhadap demonstran pro-demokrasi yang terus terjadi sejak kudeta 1 Februari lalu, dengan korban tewas sudah lebih dari 200 orang.

Pemimpin umat Katolik itu Pada Rabu (17/3), memohon agar kekerasan aparat di Myanmar dapat dihentikan.

Paus juga menyerukan agar dibuka kembali dialog di sana, untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa.

“Sekali lagi dan dengan kesedihan terdalam yang saya rasakan, saya merasa perlu untuk berbicara tentang situasi di Myanmar. Banyak orang, kebanyakan dari mereka masih muda, kehilangan nyawa mereka untuk meletakkan harapan kepada negara mereka,” katanya.

Dalam bahasa yang melambangkan apa yang telah dilakukan para pengunjuk rasa, Paus Fransiskus bahkan siap untuk berlutut di Myanmar, agar dapat menghentikan kekerasan.

"Bahkan saya (siap) berlutut di jalan-jalan Myanmar dan berkata 'hentikan kekerasan’,” sambung Paus.

Adapun, Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, sampai saat ini sudah tercatat lebih dari 200 orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan Myanmar dan pedemo usai kudeta pada 1 Februari lalu.

Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet mengatakan, situasi di Myanmar semakin mengkhawatirkan, terutama setelah darurat militer diberlakukan, dan pemutusan layanan internet terjadi pada beberapa kota pusat kerusuhan demonstran dan aparat terjadi.

"Kemarin kami diberitahu bahwa 149 orang meninggal, dan sekarang kami bisa katakan 202 orang tewas sejak 1 Februari, termasuk 121 orang meninggal sejak Jumat pekan lalu," katanya, kepada CNN, Rabu (17/3).

Bachelet menyatakan, angka kematian masih bisa lebih banyak lagi, karena badan PBB belum memiliki akses ke beberapa daerah lain yang berpotensi memiliki jumlah kematian yang lebih tinggi lagi.

Selain korban tewas, ia berujar, sedikitnya sudah ada 2.400 lebih orang yang ditahan junta militer. Militer juga mengancam menjatuhkan hukuman mati terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta, terutama di kota-kota yang telah ditetapkan status darurat militer. (Kompas.com)