Berita Kudus
Pembangunan 2 Masjid di Kudus Terganjal, Belum Dapat Persetujuan Warga
Belum mendapatkan persetujuan warga, pendirian dua masjid di Kabupaten Kudus terganjal.
Penulis: raka f pujangga | Editor: galih permadi
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Belum mendapatkan persetujuan warga, pendirian dua masjid di Kabupaten Kudus terganjal.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kudus, Muhammad Ikhsan mengatakan dua masjid yang pendiriannya masih terhambat berada di dua desa yakni Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu dan Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
Menurut Ikhsan, terdapat tiga persyaratan untuk mendirikan tempat ibadah yakni syarat substantif, administratif dan teknis.
"Syarat substantif itu yang paling utama, harus diukur apakah pendirian tempat ibadah itu kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh," ujar dia, usai menemui Plt Bupati Kudus, HM Hartopo, di Pendopo Kamis (18/3/2021)..
Hal itu sesuai pasal 13 ayat 1 dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006.
Untuk mengukur syarat substantif yang menjadi acuan dasar pendirian tempat ibadah itu maka harus dibuktikan melalui musyawarah desa (Musdes).
Sedangkan dua masjid yang hendak didirikan itu, kata dia, belum mendapatkan persetujuan melalui Musdes.
"Kebutuhan yang nyata itu harus dibuktikan dengan Musdes.
Tanpa ada kesepakatan ini pendirian tempat ibadah tidak bisa dilaksanakan," jelas dia.
Alotnya pembahasan atas pendirian masjid itu berbeda, masjid di Desa Jepang belum mendapatkan persetujuan karena menengok sejarah masa lalu.
"Masalah itu ada sejak tahun 1984 dulu pernah ada musala yang dibakar, dan anggapan warga atas paham yang tidak sesuai," ujarnya.
Sedangkan untuk masjid di Desa Mijen, kata dia, terganjal karena lokasi pendiriannya berada di atas sungai.
Sehingga dikhawatirkan warga masyarakat sekitar akan mengganggu arus sungai terutama saat musim penghujan.
"Penolakan pendirian masjid di Mijen karena posisi bangunan di atas sungai yang dicor. Sehingga khawatir meluap saat hujan," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus, Harso Widodo meminta agar kejadian itu tidak mengurangi nilai-nilai toleransi beragama yang diadopsi Sunan Kudus.