Soal Impor Beras Bupati Kendal Dico dan Wakilnya Basuki Beda Pendapat

Penulis: Saiful Masum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Terkait adanya rencana impor beras oleh pemerintah pusat, bupati dan wakil bupati Kendal memiliki pandangan yang berbeda.

Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengaku masih menunggu bagaimana kelanjutan rencana tersebut oleh pemerintah pusat.

Ia memastikan, nantinya Pemerintah Kendal akan mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan petani.

Artinya, tidak akan mengambil kebijakan yang kontra dengan kepentingan para petani.

"Terkait panen raya padi ini, kami akan cek langsung datanya (di Kendal). Kita akan mengambil kebijakan yang menguntungkan petani, kebijakan yang pro dengan petani," terangnya, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Pemkot Salatiga Usulkan 142 Formasi CPNS dan 209 PPPK ke Kemenpan-RB, Ini Detailnya

Baca juga: Akpol Gelar Belajar Tatap Muka, Semua Taruna Wajib Vaksin Covid-19

Baca juga: Generasi X, Milenial, dan Generasi Z Mendominasi Masyarakat di Blora

Baca juga: Banyak Rumah Kos di Semarang Dijual, Pemasukan Pajak Rumah Kos Menurun 30 Persen Terdampak Pandemi

Berbeda dengan pendapat Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki.

Menurutnya, sebagai pemerintah daerah sudah seharusnya mengambil sikap bijaksana dalam menudukung kebijakan pemerintah pusat.

Meskipun terkadang mengalami penolakan oleh masyarakat, namun dengan tujuan untuk kebaikan masyarakat.

"Meskipun HKTI menolak. Konteks saya berbicara pemerintah harus tegak lurus. Kebijakan pemerintah terkadang terkesan tidak pro kepada masyarakat, sehingga terjadi penolakan. Insha Allah kita akan terus sosialisasi ke masyarakat sehingga nanti mengerti," terangnya.

Menurut Basuki, kata setuju terhadap rencana impor beras oleh pemerintah bukan tanpa alasan. 

Pihaknya sudah menyiapkan program untuk untuk membantu petani pasca panen. Dengan cara membuat lumbung-lumbung untuk menampung hasil panen padi masyarakat Kendal. 

"Gabah menurun di Kendal sudah rutin. Kita punya ide bantuan pasca panen, kita harus bisa buat lumbung-lumbung sehingga hasil panen masyarakat kita tampung. Manakala harga normal baru dijual.

"Bentuknya menampung hasil panen untuk masyarakat. Salah satu contohnya, Pemkab Kendal akan membeli hasil panen petani. Teknisnya apakah nanti ditaruh dilumbung atau yang lainnya," jawabnya. 

Sebelumnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak tegas rencana pemerintah mengimpor beras. Hal itu diungkapkan Ketua HKTI Kendal, Tardi yang juga menjabat sebagai anggota komisi B DPRD Kendal.