Beredar Rekaman Pembicaraan Pemotongan Dana BPNT di Pemalang Rp 248 Juta: Kodim TNI Dicatut

TRIBUNJATENG.COM, PEMALANG - Publik Pemalang digegerkan dengan rekaman pembicaraan mengenai pemotongan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Rekaman itu dari perbincangan telepon antara sekretaris Badan Usaha Milik Desa Bersama BUMDESma Kecamatan Bodeh, Eko Supriyanto dengan rekannya. 

Dalam rekaman tersebut, dibicarakan pemotongan dana BPNT Rp 4.500 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Bahkan penyaluran dana yang dipotong tersebut sudah terkelola, dan akan disalurkan ke beberapa instansi sebagai dana bina lingkungan. 

Percakapan itu pun mengarah terkait pemotongan dana BPNT dari Januari dan Februari. 

Bupati Pemalang, Polres, Kodim dan DPRD juga tercatut dalam pembicaraan sebagai penerima jatah pemotongan dana. 

Keduanya berbincang mengenai dana BPNT di lima kecamatan yang sudah dipangkas, yaitu Kecamatan Bodeh, Comal, Ulujami, Pemalang dan Taman juga disebut dalam rekaman. 

Mereka juga berbincang mengenai nominal dana yang sudah disunat di lima kecamatan tersebut mencapai Rp 248 juta dalam satu bulan. 

Jika dihitung dalam dua kali penyaluran BPNT yaitu Januari dan Februari, dana yang dipangkas mencapai Rp 496 juta. 

Terkiat pemotongan dana BPNT di kecamatan lainya, juga dibahas dalam perbincangan berdurasi 4 menit 50 detik tersebut. 

Untuk kecamatan lainya, dalam perbincangan akan diatur dan disamakan nominal pemotongan dana BPNT, setelah pertemuan dengan Bupati Pemalang. 

BPNT yang seharusnya diperuntukan untuk warga kurang mampu tersebut, diktakan dikumpulkan ke anggota DPRD Pemalang, bernama Fahmi dan Rama, untuk kemudian akan disalurkan ke Kodim, Polres dan Bupati Pemalang.

Berangkat dari rekaman tersebut, Tribunjateng.com pun mencoba mengkonfirmasi Eko Supriyanto selaku sekretaris BUMDesma Kecamatan Bodeh. 

Namun, baik telepon maupun chat untuk menghubungi Eko tidak ada jawaban. Bahkan saat didatangi ke kediamam Eko di Desa Klangdepok Rt 02 Rw 03 Kecamatan Bodeh, ia juga tak berada di rumah. 

Sementara Pasi Intel Kodim 0711 Pemalang, Kapten ARM Andumianta, saat dikonfirmasi Tribunjateng.com, tak membenarkan adanya setoran dana BPNT. 

Bahkan Kapten ARM Andumianta, saat ditemui diruangnya geram dan menjelaskan, TNI bertugas mengawal penyaluran BPNT ke masyarakat. 

"Kami sampai melakukan kroscek saat pembagian BPNT, bahkan jika takaran bahan makanan tak benar kami tegur," tegasnya, Senin (29/3/2021).

Pasi Intel Kodim Pemalang kembali menegaskan, tidak ada pungutan yang diberikan ke Kodim 0711.

"Jika ada pemotongan berarti menyalahi aturan. Nama Kodim juga dicatut dalam rekaman telepon tersebut," katanya.  

Adapun Kepala Dinsos Kabupaten Pemalang, Slamet Masduki, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menuturkan, Dinsos hanya menjadi tim koordinasi. 

"Kami hanya bertugas menjadi tim koordinasi tingkat kabupaten, yang berhubungan dengan data KPM, di luar hal tersebut bukan tanggung jawab kami," tambahnya. 

Sementara itu, data dari Kementerian Sosial beberapa waktu lalu, di Pemalang terdapat 171.684 KPM yang menerima BPNT dengan nominal Rp 200 ribu per KPM yang dikonversikan dalam bentuk bahan makanan. 

Jika terjadi pemotongan jatah KPM senilai Rp 4.500 setiap KPM, maka total dana BPNT yang disunat selama Januari dan Februari lalu mencapai Rp 1,5 miliar lebih.(*)