Tiwi Targetkan Tahun 2022 Purbalingga Raih Predikat Kabupaten Layak Anak dan Responsif Gender

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Pada 2022 Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, mentargetkan Purbalingga menjadi Kabupaten yang responsif gender, layak anak dan disabilitas. 

Keinginan ini muncul saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang berlangsung di gedung Graha Adiguna, Senin (29/3/2021).

Harapan agar Kabupaten Purbalingga ke depan menjadi kabupaten yang responsif gender, layak anak dan disabilitas disampaikan oleh perwakilan Forum Lintas Perempuan, Forum Anak dan perwakilan kaum disabilitas.

Menjawab pertanyaan peserta Musrenbangkab, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menjelaskan, Kabupaten Purbalingga saat ini menjadi nominator penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Dalam verifikasi lapangan yang dilakukan secara virtual, diakui masih ada beberapa yang perlu dievaluasi.

"Memang ada beberapa hal yang dievaluasi oleh Kementrian P3A. 

Menurut kementrian, Purbalingga sudah mencukupi beberapa indikator yang disyaratkan. 

Saya akan komitmen dan mendorong agar pembangunan yang dilakukan responsif gender," ujar Tiwi kepada Tribunbanyumas.com dalam rilis. 

Disamping responsif gender, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus berupaya untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Pemkab berupaya memberikan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang ramah terhadap anak. 

Pembangunan alun-alun Purbalingga juga sudah mengacu pada aturan-aturan yang ramah anak karena telah menyediakan play ground. 

"Di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas serta kantor pelayanan, disediakan pula 'corner-corner' tempat bermain anak, jadi ada ruang khusus untuk bermain anak, seperti di Dindukcapil dan DPMPTSP," ungkapnya. 

Targetnya, pada 2022 Kabupaten Purbalingga dapat meraih dua penghargaan, yakni sebagai Kabupaten Layak Anak dan Kabupaten Responsif Gender.

Kepala Bapelitbangda, Siswanto disela-sela acara menjelaskan, kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten ini merupakan amanat Undang-undang. 

Tujuan dilakukan Musrenbang adalah untuk mewujudkan partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.