DPRD Jateng Belajar Jurus Jitu dari Purbalingga Tekan Angka Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Berencana untuk mempelajari penanganan pengangguran terbuka, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Kabupaten Purbalingga, Rabu (17/9/2025). 

Kunjungan yang dipimpin Amin Makhsun tersebut didasari data Badan Pusat Statistik (BPS), dimana Kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten dengan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling rendah se-Barlingmascakeb pada tahun 2024. 

Untuk diketahui di tahun 2024, angka TPT di Purbalingga ialah 4,96 persen.

Sedangkan di Banyumas mencapai 6,18 persen, Banjarnegara mencapai 5,57 persen, Cilacap mencapai 7,83 persen dan Kebumen mencapai 5,07 persen. 

Baca juga: Ironi Petani Gemuruh Purbalingga: Berada di Hulu Tapi Sulit Dapat Air, Ternyata Ini Penghambatnya

Menurut Amin, hal tersebut erat kaitannya dengan peran komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat.

"Saat ini Komisi E sedang mengumpulkan bahan dan merancang Perda tentang pengangguran terbuka dan kemiskinan di Jawa Tengah," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purbalingga menjelaskan terdapat beberapa faktor yang membuat Purbalingga mampu menekan angka pengangguran. Salah satunya ialah dari sektor industri. 

"Purbalingga sejak lama menjadi sasaran investor asing untuk produksi rambut dan bulu mata palsu, ini dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja,"jelasnya. 

Selain itu, di Purbalingga juga memiliki beberapa sektor unggulan seperti knalpot, dan penghasil gula kelapa kristal yang telah menembus pasar ekspor ke negara-negara maju. 

"Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 tercatat pengangguran terbuka di angka 4,96 persen, turun 0,65 persen dibandingkan 2023. Dengan catatan tahun 2024 terdata 95,04 persen dari angkatan kerja sudah bekerja," terangnya. 

Fahmi menambahkan, Purbalingga juga memiliki keunggulan lain dari sisi sumber daya manusia (SDM), yang teliti, tekun dan dapat menghasilkan output produk yang berkualitas. 

"Sehingga ini yang menjadi potensi baik bagi Purbalingga, apabila dilakukan investasi yang punya kaitannya dengan padat karya, karena butuh keterampilan khusus dan pengrajin," ujarnya. 

Meskipun demikian, Purbalingga juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan, yakni Purbalingga hanya berperan sebagai produsen saja pada industri rambut dan bulu mata palsu, bukan sebagai penguasa pasar. 

Baca juga: Prodi Informatika UIN Saizu Resmi Buka Kegiatan Ruang Kolaborasi X Invest 2025 di Purbalingga

"Sehingga jika pasar terganggu, maka kondisi ini akan berdampak pada pengurangan karyawan," ucapnya. 

Namun Fahmi mengungkap Pemkab Purbalingga saat ini telah menyiapkan progam pendampingan bagi para pekerja yang terkena PHK, sehingga diharapkan mereka dapat beralih menjadi pelaku UMKM. 

"Dari hal geografis dan hal akses, kita tidak se unggul kabupaten lain, khususnya Pantura yang punya jalan tol. Sehingga kurang memungkinkan apabila dibentuk kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus seperti yang ada di Batang dan Kendal," pungkasnya. (*)