DAU Sragen Terus Turun Selama Dua Tahun, Bupati: Tidak Semua Target Terpenuhi

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sragen tahun ini turun Rp 150 miliar.

Penurunan DAU sudah dirasakan selama dua tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati ketika rapat koordinasi dengan para Kades di Gedung Kartini, Kamis (1/4/2021). 

Baca juga: Pria Ini Tewas Ditembak Setelah Serang Polisi yang Tangkap Anaknya karena Kasus Curanmor

Baca juga: Dwi Indriati Meninggal Kecelakaan di Tol Nganjuk-Madiun, Mobil Karimun Ringsek Kena Belakang Truk

Baca juga: Makam Teroris ISIS Zakiah Aini Ditinggalkan Keluarga Tanpa Bunga dan Nisan

Baca juga: Cerita Sopir Truk Pengangkut Pohon Baobab Raksasa Crazy Rich Semarang, Ada Pantangan dan Kendala

"DAU memang selama dua tahun sudah dikurangi 18 persen, tahun ini kurang 150 miliar.

Kalau DAU berkurang kan tetap sampai desa berkurang," kata Yuni usai rakor.

Yuni melanjutkan apabila melakukan pengurangan dana ke desa pasti pihak desa akan sangat berat dan meminta agar tidak dilakukan pengurangan.

Hal ini mengingat desa tidak mempunyai Pendapatan Asli Desa (PAD) yang cukup untuk membayar perangkat desa. Sedangkan Kabupaten masih memiliki Pendapatan Asli Daerah untuk memberi gaji ASN.

"Kalau kami (kabupaten) dikurangi DAU-nya kita masih bisa menggaji ASN, masih bisa memberikan TPP karena kita masih punya PAD tahun lalu Rp 335 miliar. Makanya ini harus dipahami Kades dan kami sampaikan," kata Yuni.

Berkurangnya Rp 150 miliar ini dikatakan Yuni sangatlah berdampak pada program-program yang akan dijalankan kedepannya.

Dia mengatakan akan banyak sekali dampaknya dan tidak semua target terpenuhi sesuai waktu kampanye kemarin. Tetap dijalankan program namun volume dikurangi.

"Semua program tidak bisa dijalankan semua seperti saya ingin membuat SD unggulan di setiap kecamatan harusnya 20."

"Tapi tidak ada uangnya akhirnya diturunkan menjadi lima SD. Rp 10 miliar untuk UMKM jadi 5 miliar saja, saya juga resah," lanjut Yuni.

Hal ini dikatakan Yuni menbuat anggaran dialokasi dengan skala prioritas paling penting. Meski demikian, Yuni mengatakan tahun ini tetap ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

"Tetap ada BKK karena BKK tetap penting. Untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, skala prioritas," lanjut dia.

Dia berharap dengan BKK, semua desa bisa maju. BKK di tahun 2021 sendiri diplotkan untuk dana aspirasi di DPRD sebesar Rp 52 miliar. (uti)

Baca juga: Dituding Hobi Utang, Ini Klarifikasi Shandy Aulia

Baca juga: Diam-Diam Aung San Suu Kyi Didakwa Langgar Undang-Undang Rahasia Negara

Baca juga: Kawanan Perampok Gencar Beraksi di Purwokerto dan Kebumen, Sehari Dua Kali, Korban Rugi Rp 280 Juta

Baca juga: Penyendiri dan Sering Ganti Nomor Ponsel, Berikut Sederet Fakta Zakiah Aini Penyerang Mabes Polri