Larangan Mudik Tidak Efektif Tekan Penyebaran Corona, Ini Saran Epidemiolog Unsoed

Penulis: Permata Putra Sejati 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - 
Sejak pandemi Covid-19 melanda di Indonesia, telah dilakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. 

Mulai dari PSBB, perpanjangan PSBB, PPKM jilid 1 dan 2 serta terakhir adalah PPKM Mikro. 

Pemerintah secara resmi telah melarang mudik kepada semua masyarakat mulai dari 6-17 Mei 2021. 

Saat ini masih berlangsung penerapan PPKM mikro.

Baca juga: Didampingi Menteri Agama dan Menteri Sekretaris Negara, Presiden Jokowi Buka Munas IX LDII 2021

Baca juga: Kecelakaan Sragen, Mobil Fadli Terus Melaju Meski Sudah Nabrak Motor, Korban Tergencet di Pohon

Baca juga: Pengusaha yang 3 Hari 3 Malam Bareng Desiree di Bali, Hotma Sitompul Juga Bilang Punya Rahasia Besar

Baca juga: Sinopsis Rambo First Blood II Big Movies GTV Pukul 21.00 WIB John Rambo Bebaskan Tawanan Perang

Lalu bagaimana efektifitas berbagai regulasi larangan bepergian tersebut dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. 

Menurut Ahli Epidemiologi Lapangan, Fakultas Kedokteran Unsoed dr Yudhi Wibowo menjelaskan bahwa larangan bepergian mudik yang telah diputuskan oleh pemerintah saat ini menunjukkan hasil yang tidak efektif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dengan fakta di lapangan bahwa larangan ini sudah diterapkan sejak awal pandemi Covid-19. 

Akan tetapi kenyataan di lapangan terjadi lonjakan mobilitas penduduk dan lonjakan kasus maupun kematian karena Covid-19.

Berdasarkan data trend mobility dari Aplle, terjadi kenaikan mobilitas penduduk selama libur panjang 1-4 April 2021. 

Trend mobility meningkat sejak 1-3 April yaitu untuk driving meningkat dari +24 persen, +40 persen dan +48 persen, dan walking meningkat dari -13 persen, -2 persen & +6 persen dari baseline. 
  
Lalau mengapa larangan mudik tidak efektif. 

Terdapat beberapa hal mengapa larangan bepergian atau mudik tidak efektif di lapangan. 

Pertama adalah kebijakan larangan harusnya bersifat terpadu, terkoordinasi dan komprehensif secara nasional serta terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. 

Sebagai contoh yang membuat masyarakat bingung adalah polemik 'mudik' dengan 'pulang kampung. 

Hal ini tentunya dapat membuat bingung masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.