Ketum PKB Cak Imin Digoyang, 113 DPC & 10 DPW Ingin Muktamar Luar Biasa 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA  -  Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa.

Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

Baca juga: Eks Petinggi Gerindra Sebut Gus Yaqut Reinkarnasi Gus Dur, Berpotensi Kandidat Pilpres 2024

Baca juga: Antisipasi Radikalisme Mestinya Tak hanya Deklarasi

Baca juga: Anak Broken Home Ini Ketagihan Hubungan Intim, Sudah Layani 25 Pria Tanpa Minta Imbalan

Baca juga: Muhammadiyah Undur Waktu Imsak 8 Menit, Kemenag Jateng: Kita Mengerti

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC.

Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART.

Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART.

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.