APTRI Desak Pemerintah Naikkan HPP dan HET Gula Petani

Pennulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Ada 10 rekomendasi untuk pemerintah dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar baru-baru ini.

Rekomendasi ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tebu dan mewujudkan swasembada gula yang berdaya saing di Indonesia.

Fokus utama dalam rekomendasi untuk pemerintah yakni desakan untuk meningkatkan harga acuan gula tani atau harga patokan gula petani (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) gula tani.

"Harga acuan gula tani Rp 9.100 perkilogram dan HET gula Rp 12.500 perkilogram, sudah 6 tahun tidak naik," kata Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (13/4/2021).

Dikatakan HPP tersebut masih jauh di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP) yang saat saat ini sebesar Rp 11.000 perkilogram.

Menurutnya, HET Rp 12.500 perkilogram membuat pedagang sering menekan harga ke petani karena batasan HET tersebut terlalu rendah mendekati biaya pokok produksi (BPP) gula tani.

Sehingga margin untuk distribusi dirasa sangat mepet, akibatnya harga gula tani yang ditekan.

"Untuk itu, APTRI mengusulkan kepada Menteri Perdagangan menaikkan HPP gula tani sebesar Rp 11.500 perkilogram. Dengan asumsi ada keuntungan yang wajar dari usaha tani tebu selama setahun," ucapnya.

Usulan HPP tersebut dinilai juga tidak memberatkan kepada konsumen.

Sementara, Sekjen APTRI, M Nur Khabsyin menyatakan, rekomendasi lain yang cukup penting dalam Rakernas tersebut yakni mendesak pemerintah meminta para importir gula untuk membeli gula milik petani pada musim giling 2021, harganya minimal sama seperti 2020 lalu sebesar Rp 11.200 perkilogram.

"Dengan kebijakan ini,diharapkan persoalan menumpuknya gula tani di gudang bisa teratasi. Importir semestinya bisa ikut membeli gula milik petani sehingga petani bisa ikut merasakan keuntungan," kata pria yang juga menjabat anggota DPRD Jateng ini.

Selain itu, kata dia, Rakernas juga merekomendasikan agar subsidi pupuk tidak dikurangi karena saat ini petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Kebijakan penyaluran pupuk, seharusnya dikembalikan ke sistem semula.

Kemudian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu juga diharapkan bisa dipermudah persyaratannya.

"APTRI juga mendorong Pemerintah menyediakan benih/bibit unggul yang disubsidi dengan potensi rendemen tinggi dan harga terjangkau," jelasnya.

Sedangkan rekomendasi untuk perusahaan gula di antaranya adalah untuk tidak menjual gula dibawah harga penjualan gula milik petani agar harga tidak semakin turun.(mam)