Breaking News:

Putusan Hakim Dinilai Janggal, Koalisi LSM Jateng Minta PN Semarang Beri Klarifikasi

Koalisi LSM Jateng mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk meminta klarifikasi terkait adanya putusan yang dianggap janggal.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: rival al manaf
Istimewa
Koalisi LSM Jateng foto saat mendatangi PN Semarang, kemarin. (*ist) 

Penulis: Zaenal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Koalisi LSM Jateng mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk meminta klarifikasi terkait adanya putusan yang dianggap janggal yang dikeluarkan hakim PN Semarang, Senin (12/4/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Koalisi LSM Jateng yang terdiri dari LSM ISC, RPK-RI, Garda P3LH, dan LPKAN-RI ditemui pegawai PN Semarang, Sutiyono, dan panitera Setyo Kuncoro.

Koordinator Koalisi LSM Jateng, Susilo H Prasetyo mengatakan, mendapatkan informasi dan masukan terkait kejanggalan putusan dalam perkara No. 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg.

Yang mana, dalam putusan perkara tersebut bertentangan dengan dua putusan lain padahal obyek dan subyek perkara adalah sama.

Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari Ini Denpasar, Ramadhan Hari ke-1, Rabu 14 April 2021

Baca juga: Berikut Syarat Menggelar Buka Bersama Puasa Ramadhan di Masa Pandemi Menutut Kemenag

Baca juga: APTRI Desak Pemerintah Naikkan HPP dan HET Gula Petani

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Pemotor Tabrak Bus Mogok di Gajahmungkur, Saksi Lihat Motor Melaju Kencang

Dua perkara lain yaitu perkara PKPU Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg dan perkara nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.

"Dalam investigasi yang kami lakukan, ada kejanggalan dalam putusan perkara No. 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg. Karena bertentangan dengan dua putusan lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach)," kata Susilo.

Ia menyadari bahwa hakim mempunyai hak yuridis dalam menentukan putusan.

Akan tetapi, setidaknya hakim mempertimbangkan dan melihat fakta-fakta lapangan, termasuk fakta adanya dua putusan perkara terkait, dalam memutus.

"Jika putusan itu kemudian berbeda, patut diduga karena ada suatu sebab yang mempengaruhi obyektivitas hakim dalam memutus perkara," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved