Breaking News:

Opini

Mengawal Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk Songsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Penyusunan Daftar pemilih berkelanjutan merupakan terobosan untuk menyajikan data pemilih yang valid dan akurat pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024

Editor: rustam aji
istimewa
Nining Susanti, S.Sos.I, M.I.Kom (Komisioner Bawaslu Kota Semarang) 

Berdasarkan SE KPU No 366 Tahun 2021 Proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan  dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota setiap bulan sementara rekapitulasi di lakukan per 3 (tiga) bulan sekali dan untuk tingkat KPU Propinsi rekapitulasi dilakukan per 6 (enam) bulan.

Problematika Data Pemilih Berkelanjutan

Kebijakan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, bisa menjadi salah satu solusi untuk perbaikan kualitas DPT di Indonesia. Jika proses  ini berjalan secara maksimal.

Namun demikian pada kenyataannya terdapat beberapa problematika untuk memaksimalkan proses penyusunan data pemilih berkelanjutan yakni sebagai berikut, Pertama, dari sisi regulasi, KPU seyogyanya segera mengesahkan peraturan teknis penyusunan daftar pemilih berkelanjutan yang saat ini draft PKPU-nya telah selesai dilakukan uji publik dan telah selesai dibahas dengan komisi II.  Langkah ini perlu segera dilakukan agar ada kepastian hukum terkait prosedur dan tata cara penyusunan Daftar pemilih berkelanjutan meskipun KPU sudah mengeluarkan surat edaran no 132 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021.

Aspek lain dari regulasi, hingga saat ini belum ada norma hukum yang mengatur dan memberi kepastian apakah pada tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu serentak tahun 2024, data yang digunakan adalah data pemilih berkelanjutan yang secara stimultan telah dimutakhirkan pada tahun-tahun sebelumnya atau akan tetap  menggunakan daftar pemilih penduduk potensial (DP4) yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri seperti pada Pemilu/Pilkada sebelumnya.

Jika kebijakan yang diambil tetap menggunakan DP4, maka perlu dipikirkan ulang signifikansi penyusunan data pemilih berkelanjutan.

Kedua, dari sisi proses penyusunan, diperlukan sinergi yang luar biasa antara Komisi Pemilihan Umum dengan banyak lembaga dalam penyusunannya. Diantaranya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bawaslu,  Kepolisian, TNI, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, pemerintah daerah khususnya ditingkat  kelurahan dan kecamatan.  

Bawaslu yang saat ini tidak mempunyai jajaran ditingkat kecamatan dan kelurahan, harus bekerja keras untuk menghimpun data-data kependudukan berbasis kelurahan. Data-data hasil pengawasan inilah yang nantinya akan disampaikan kepada KPU kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi. Dalam konteks ini kontribusi Bawaslu tidak hanya memastikan dan mengawasi proses penyusunan yang dilakukan KPU saja tapi juga berkontribusi dalam melakukan memberikan data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat maupun pemilih baru.

Ketiga, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yaitu teknologi informasi yang digunakan untuk menginput dan memutakhirkan data pemilih berkelanjutan hingga bulan Maret 2021 tidak bisa digunakan lagi. Baik oleh KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 maupun oleh KPU  yang tidak berpilkada.

Penyusunan Daftar pemilih berkelanjutan sejatinya merupakan terobosan untuk menyajikan data pemilih yang valid dan akurat pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang menjadi hak bagi pemilih, kontestan dan partai politik di Indonesia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved