Breaking News:

Banjir

Warga Panggung Lor Gugat P5L ke PN Semarang, Ingin Banjir dan Rob Ditangani Pemkot

Warga Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara, menggugat Paguyuban Pemberdayaan Pompanisasi ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: rival al manaf
Tribun Jateng/ Zaenal Arifin
Sidang pemeriksaan saksi gugatan PMH oleh warga Tanahmas Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara, di PN Semarang. 

Dengan adanya kolam retensi tersebut, katanya, otomatis 10 rumah pompa yang dioperasionalkan P5L, hanya beroperasi saat kondisi tertentu saja. Dengan begitu, biasa operasional pompa pun tak sebanyak sebelumnya. Karena air banjir maupun rob langsung tertangani melalui kolam retensi.

"Akan tetapi, warga tetap dipungut iuran yang besarannya sudah ditentukan oleh P5L. Padahal operasional pompa sudah berkurang dibanding peruntukan awal," ucapnya.

Saksi lain, Yudho Sapto Edy yang merupakan mantan pengurus P5L seksi pompa, mengatakan keberadaan P5L dulunya berfungsi membuang air pasang laut yang menjadi momok tiap harinya ke Kali Semarang.

"Sekarang tidak lagi karena tidak ada air rob lagi. Sekarang juga banyak yang tidak terpakai dari 10 rumah pompa  yang ada. Dengan adanya kolam retensi maka air mengalir ke kolam retensi secara langsung, sehingga tidak dibutuhkan pompanisasi lagi," ungkapnya.

Ditambah lagi, lanjutnya, Pemkot Semarang telah mengambil alih pengelolaan utilitas perumahan di Tanahmas, Kelurahan Panggung Lor, sejak 2018. Dengan begitu, penanganan banjir dan rob perumahan Tanahmas yang dulunya tanggungjawab pengembang telah beralih ke Pemkot Semarang.

Utilitas tersebut tak hanya meliputi sarana dan prasarana perumahan seperti jalan, drainase dan lainnya, tetapi juga terkait penanganan banjir dan rob yang dulunya menjadi langganan kawasan tersebut.

"Sejak serah terima utilitas Tanahmas ke Pemkot, semua penanganan banjir dan rob menjadi tanggungjawab Pemkot dan bukan tanggungjawab P5L lagi. Tapi nyatanya tidak. Kami sebagai warga Panggung Lor sebagai warga Semarang hanya ingin pelayanan yang adil seperti kelurahan lain," tegasnya.

Pungutan iuran yang ditarik dari warga besarannya bervariasi antara Rp 6.500 sampai Rp 30.000, tergantung luasan rumah. Pungutan tetap dilakukan meski operasional pompa hanya insidentil saja.

"Kami minta pengelolaan ini dilakukan oleh Pemkot Semarang secara berkelanjutan sebagaimana Perwal Nomor 31 Tahun 2009," pintanya.

Saksi lagi, Ferdinand Aryanto menyampaikan, pernah menerima surat peringatan penyelesaian tunggakan tagihan dari P5L karena tak membayar iuran sejak Januari 2019. Ia enggan membayar karena sudah tidak ada banjir dan rob lagi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved