UPDATE Proyek Tol Semarang-Demak di Wonosalam, Ganti Untung dan Tanah Musnah

Minta Rp 820 Ribu
Persoalan belum cocok harga untuk lahan milik warga di Desa Karangrejo dan Desa Kendaldoyong di Kecamatan Wonosalam, serta Desa Loireng di Kecamatan Sayung akan terus diupayakan biar tuntas.

Sukarman, warga Desa Karangrejo, mengatakan tanah yang dimilikinya dihargai oleh appraisal dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang ditunjuk oleh PT PP, seharga Rp 140 ribu per meter. Padahal menurut pemahamannya, ganti untung minimal 10x dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

"Lahan saya dihargai Rp 140 ribu permeter. Kalau sesuai Undang Undang seharusnya kan minimal 10 dikali NJOP. Kalau dihargai sesuai aturan, seharusnya tanah saya dihargai Rp 820 ribu permeter," ucapnya.

Sejatinya, Sukarman tidak berkeberatan apabila tanahnya digunakan untuk pembangunan tol Semarang-Demak. Namun, ia hanya meminta kesesuaian ganti untung yang tidak merugikan pihaknya.

"Kami mendukung program tersebut, namun harusnya nasib kami juga diperhatikan. Karena lahan yang terdampak jalan tol Semarang-Demak seksi II ini dibeli dengan harga yang tidak sesuai. Kami sudah ajukan surat permohonan audiensi kepada wakil rakyat dan gubernur kami. Kami harap bisa mendapatkan solusi nantinya," tambahnya.

Mediasi Ulang
Untuk menengahi permasalahan tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan mediasi antara pihak warga dan pihak lain yang bersangkutan dengan pembebasan tanah. Satu di antara anggota Komisi D yang saat itu menjadi mediator yakni Nurul Furqon dari fraksi PPP.

"Saat mediasi beberapa pihak ada yang tidak datang. Yang hadir hanya dari perwakilan warga dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Padahal sudah saya undang semua. Jadi masih belum ada titik temu, hanya sekadar dengar pendapat saja saat mediasi kemarin," terangnya.

Furqon pun setidaknya sudah menegaskan kepada salah satu perwakilan PPK untuk membantu warga. Harga tanah harus disesuaikan dengan kondisi sekitar. "Saya juga tidak tahu tanah kok cuma dihargai Rp 140 ribu per meter itu tanah apa. Tapi saya sudah titip pesan ke PPK supaya warga dibantu. Mentoknya harga sampai berapa. Tapi tetap pakai aturan," terangnya.

Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena tidak bisa membuat keputusan terkait permasalahan ganti untung tanah di Demak. Namun, apabila warga menginginkan ada mediasi lagi, Furqon dan anggota Komisi D lain siap memfasilitasinya.

"Buat saya yang penting masyarakat jangan sampai dirugikan. Bagaimana mengambil solusi terbaik. Kalau misal nanti belum ketemu harga yang pas, kami siap memfasilitasi untuk diadakan mediasi ulang," pungkasnya. (tim)

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE :