Breaking News:

Berita Kab Tegal

New DTKS Tingkatkan Akurasi Data Penerima Bansos, Bupati Umi: Jangan Sampai Asal Input

New DTKS segera diterapkan untuk menghindari kasus asal input data di tingkat desa yang kemudian berujung pada kekeliruan penyaluran program bansos.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: moh anhar
ISTIMEWA
Bupati Tegal Umi Azizah, saat memberikan sambutan di acara Sosialisasi New DTKS Kabupaten Tegal 2021 di Ruang Rapat Bupati, Kamis (20/5/2021) lalu. 

Penulis: Desta Leila Kartika 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Perbaiki integritas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Sosial (Kemensos) RI luncurkan New DTKS mendasarkan Keputusan Menteri Sosial (Mensos) Nomor 12/HUK/2021 tanggal 1 April 2021. 

Melalui ini, Kemensos ingin memastikan seluruh data kesejahteraan sosial memiliki identitas tunggal Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), disamping mengakomodir dinamika sosial.

Informasi ini terungkap saat berlangsung acara Sosialisasi New DTKS Kabupaten Tegal 2021 di Ruang Rapat Bupati, Kamis (20/5/2021) lalu. 

Bupati Tegal Umi Azizah, lewat sambutannya berharap melalui New DTKS ini akurasi data calon penerima manfaat program bantuan sosial makin meningkat.

“Saya tidak ingin ada lagi kasus asal input data di tingkat desa yang kemudian berujung pada kekeliruan penyaluran program bantuan sosial. Dan implementasi New DTKS harus bisa mencegah ini,” tegas Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021). 

Umi sempat menyinggung anomali data pada 1.011 orang penerima bantuan sosial tunai (BST) yang terdiri dari pegawai negeri sipil, TNI/Polri, pensiunan pegawai pemerintah, karyawan BUMN dan BUMD, di Kecamatan Slawi.

Dirinya pun minta kepala desa ataupun lurah mampu menjalankan fungsinya sebagai motor pembaruan DTKS.

Menurutnya, ada peran lurah dan kepala desa pada terjadinya kasus kekeliruan pendataan warga miskin di DTKS.

“Kades menandatangani berita acara penetapan data warga miskinnya berdasarkan hasil musyawarah desa. Sehingga data yang dimasukkan ke DTKS oleh operator desa sudah atas persetujuannya, termasuk pembiaran jika ada warga mampu yang tetap mendapat bantuan sosial dari sumber pendataan DTKS ,” ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved