Berita Nasional
Sepak Terjang Amon Djobo Bupati Alor yang Marahi Staf Kemensos, Pernah Ancam Tembak Mati Anggota TNI
Amon, dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapannya.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM - Amon Djobo, Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi perbincangan publik setelah marah-marah ke Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kemarahan Amon Djobo terekam dalam video dan viral di media sosial.
Amon, dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapannya.
Baca juga: Pidato 4 Menit Jenderal TNI Andika Perkasa Viral: Kalau Masih Ada Laporan, Siap-siap Saja!
Baca juga: Muncul Klaster Baru dari Acara Reuni para Lansia di Manahan Solo, Dinkes Gemes
Baca juga: Berikut Daftar Zona Merah Virus Corona Terbaru di Indonesia, Jadi 13 Daerah, 1 di Jateng Berubah
Baca juga: 6 Jam Setelah Aksi Berdiri Telanjang Bulat Membonceng Motor, Begini Nasib Seorang Pemuda di Klaten
Kemarahan Amon Djobo itu disebabkan karena bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan pasca-bencana Badai Seroja menerjang sejumlah wilayah di Alor dan sekitarnya pada awal April 2021 lalu itu diurus oleh DPRD setempat.
Amon menyebut jika bantuan PKH diserahkan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor.
Amon juga menuding pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor dan meminta seluruh staf yang datang segera pergi meninggalkan Alor secepatnya.
Selain itu Amon mengaku akan segera berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait hal itu.
Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk bertanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.
Saat dikonfirmasi, Amon membenarkan peristiwa yang terekam di video yang beredar.
Dia menyebut video tersebut diambil di rumah jabatan Bupati Alor.
Namun ia mengaku lupa kapan video tersebut diambil.
"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.
Ia tak ambil pusing dengan beredarnya video tersebut karena menurutnya fakta yang ia sampaikan sesuai dengan yang ada di lapangan.
Namun ia menyebut jika orang yang menyebarkan harus bertanggungjawab atas beredarnya video tersebut.
"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.
