Breaking News:

Berita Semarang

Masa Kerja Perangkat Desa Bakal Sama dengan Kepala Desa 6 Tahun? Ini Penjelasannya

Provinsi Jawa Tengah menjadi sasaran uji sahih lantaran memiliki banyak desa dibandingkan provinsi lain.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: moh anhar
ISTIMEWA
Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta (kedua kiri) saat mengikuti uji sahih perubahan UU Desa di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang 

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Komite I DPD RI tengah menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak dalam uji sahih RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Provinsi Jawa Tengah menjadi sasaran uji sahih lantaran memiliki banyak desa dibandingkan provinsi lain.

Ada sekitar 7 ribu lebih desa yang ada di Jateng.

Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) menyoroti sejumlah butir dalam draf perubahan beleid tersebut.

Terutama terkait status perangkat desa.

"Kami menyambut baik terkait adanya evaluasi dan penyempurnaan UU Desa. PPDI mendorong UU tersebut disempurnakan," kata Sekretaris Umum DPN PPDI, Budi Kristianto, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Sidak di Pasar Pecangaan, Ganjar Pranowo Traktir Belanja Pengunjung yang Tertib Protokol Kesehatan

Baca juga: Cegah Praktik Korupsi, Pemkab Karanganyar Gelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas

Baca juga: Satresnarkoba Polres Purbalingga Ringkus Dua Tersangka Pengedar Narkoba, Kulakannya Lewat Online

Namun, kata dia, ada beberapa poin yang dipersoalkan dalam draf tersebut.

Yakni terkait masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan jabatan kepala desa yakni selama enam tahun.

Padahal, lanjutnya, aturan UU diatasnya mengatur jika masa jabatan perangkat desa dibolehkan sampai batas usia 60 tahun atau mengundurkan diri.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved