Kala Usaha Transportasi di Jateng Terancam Gulung Tikar Akibat Pandemi Covid-19

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Status Jateng sebagai satu provinsi dengan jumlah zona merah covid-19 terbanyak saat ini hingga dilakukannya penutupan jalan di sejumlah daerah membawa dampak signifikan, terutama bagi pelaku usaha transportasi.

Pasalnya, banyak usaha transportasi yang mandek dan terancam gulung tikar, sebab terpaksa tak beroperasi di tengah terpaan pandemi covid-19 yang semakin meluas.

Ketua Transportasi dan Pariwisata (Triparta) Indonesia, Z Pambudi Hartono mengatakan, bisnis transportasi mengalami kondisi yang sangat buruk terhitung dari Maret 2020 sampai akhir tahun, dengan tidak adanya aktivitas yang menyebabkan tidak adanya pemasukan.

Saat kemudian perlahan sudah mulai bangkat sejak Januari 2021, menurut dia, pelaku usaha harus kembali gigit jari, karena tiba-tiba tidak boleh beroperasi lagi menjelang Lebaran lalu.

"Itu benar-kami membuat kami pelaku usaha transportasi pasti sangat merasakan dampak dari kondisi sekarang ini. Usaha kami terancam gulung tikar, atau kalau kami mau nekat otomatis kami harus tombok," kata , Jumat (18/6/2021).

Zyen, sapaannya, menuturkan, di Jateng ada sekira 150 pengusaha yang tergabung dalam Triparta. Para pengusaha itu rata-rata merasakan dampak yang sama, dengan penurunan potensi pendapatan hampir mencapai 100 persen, bahkan mengalami kerugian.

Menurut dia, hal itu karena banyak konsumen yang menunda bahkan membatalkan pemesanan transportasi, seiring dengan terus melonjaknya kasus positif covid-19.

Sebelumnya, Zyen menyatakan, rata-rata omzet yang didapatkan pengusaha transportasi bisa mencapai Rp 11 juta sampai Rp 13 juta per bulan, dan dapat membayar angsuran mobil. Namun saat ini, dia menambahkan, banyak di antaranya yang gigit jari karena minimnya pendapatan.

"Pasti penurunannya drastis. Yang saya rasakan, layanan pergi ke Bali selama 5-7 hari dicancel semua, mau ke Jabar dicancel semua, kemudian ke Bromo tanggal 25-27 besok (Juni-Red) juga dicancel semua.

Saya posisi di Semarang, tamu-tamu terkadang memang ada yang tidak mendapatkan izin bepergian dan ada yang memang ketakutan untuk bepergian, jadi dampaknya sangat signifikan," paparnya.

Zyen menyebut, sebanyak 80 persen pesanan transportasi dari konsumen di Jateng kini telah dibatalkan, termasuk aktivitas bisnisnya.

"Kalau saya, paling dari 10 job tinggal satu sammpai dua job, karena saya juga melayani armada untuk vaksin di Kudus, jadi hanya melayani itu saja. Rekan-rekan malah armadanya ada yang sudah sampai dikembalikan ke leasing, ada yang dijual, dan lain-lain," tuturnya.

Ia berharap, akan segera ada solusi dari pemerintah terkait dengan nasib para pelaku usaha transportasi itu agar tetap bisa bertahan di masa pandemi covid-19. Hal itu mengingat sejumlah upaya yang dilakukan, seperti promo wisata murah, belum juga membuahkan hasil.

"Cuma untuk sekarang, wisata murah sudah tidak bisa, karena kami harus memangkas pendapatan yang akhirnya hanya bisa untuk menutup bunga bank (utang-Red)," ucapnya.

Beri solusi

Zyen berharap pemerintah bersedia audiensi dengan para pelaku usaha transportasi, untuk mendengarkan keluhan dan memberikan solusi, tidak hanya menerapkan aturan yang harus dipatuhi.

"Mungkin kami bisa diberdayakan untuk bantuan seperti support armada bagi tenaga medis, walaupun ibarat kata sewa atau tidak dibayar sepenuhnya, setidaknya itu meringankan," tandasnya.

Ketua Bidang AKAP dan Aglomerasi Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jateng, Hadi Mustofa mengungkapkan, pendapatan awak angkutan selama pandemi ini bisa dikatakan lebih kecil daripada buruh bangunan.

"Dalam sehari biasanya setor Rp 150 ribu, sekarang Rp 30 ribu. Selama pandemi, dampak ke transportasi sangat terasa. Tapi kami harus mendukung upaya pemerintah," katanya, baru-baru ini.

Menurut dia, sebelum pandemi, awak angkutan tidak terdaftar sebagai warga miskin. Namun, ketika pandemi langsung, mereka menjadi warga paling miskin. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Sudah banyak keluhan dari para pelaku usaha dan awak transportasi angkutan darat.

Di saat golongan warga lain mengantre di bank untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, Hadi berujar, awak angkutan tidak mendapatkannya.

Sehingga, ia berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap nasib para pengusaha dan awak angkutan transportasi darat.

"Kami mendukung pemerintah, ini tujuan mulia untuk mencegah penyebaran covid. Harapannya, nasib para pengusaha dan awak transportasi diperhatikan. Pengusaha diberi insentif berupa pajak misalnya, karena saat ini banyak pengusaha yang tidak bayar pajak karena ya memang tidak mampu," tegasnya.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menyebut, ada sektor yang terdampak yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak hanya pengusaha, tapi juga awak atau pengemudi transportasi angkutan darat.

"Kalau pilot, masinis, mereka kan gaji bulanan. Kalau sopir kan upah, kalau tidak kerja ya tidak dapat uang. Semoga mereka dapat perhatian.

Tahun lalu, pemerintah pusat memberikan subsidi, tapi agak kurang tepat sasaran, karena Organda tidak diajak. Bukan soal jumlahnya, tapi perhatiannya," kata akademisi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang itu.

Menurut dia, harus ada insentif dari pemerintah pusat atau daerah terkait dengan nasib mereka. Relaksasi angsuran atau pajak dan retribusi juga bisa diberikan kepada para pengusaha bus. (idy/mam)

Baca juga: Not Angka Pianika Kamu & Kenangan Maudy Ayunda Lengkap dengan Liriknya

Baca juga: Kesedihan Kiki Fatmala dan Ayu Azhari dengan Meninggalnya Wan Abud

Baca juga: Jangan Keliru, Ini 4 Tips Memilih Sosis yang Bagus, Aroma dan Warna Menentukan Rasa

Baca juga: Sinopsis Live Action Anime Samurai X Seri ke 4 Rurouni Kenshin: The Final, Telah Tayang di Netflix