Penanganan Corona
Epidemiolog: PPKM Mikro Tak Efektif, Indonesia Butuh PSBB Ketat
Banyak ahli sebelumnya mengingatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.
Padahal, jika varian-varian yang mengkhawatirkan itu meluas, jumlah vaksin pasti tidak akan cukup.
"Yang harus dilakukan sebenarnya jangan fokus pada vaksinasi tok.
Tapi jangan sampai varian-varian baru ini meluas, nanti vaksinasi tidak efektif lagi," tegas Windhu.
Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah adalah memutus mata rantai di hulu.
Salah satunya dengan pemerintah mengambil sikap tegas untuk PSBB.
PSBB bukan hanya di pusat, bukan hanya di DKI Jakarta, tapi sampai daerah terpencil Indonesia.
"Jadi yang dilakukan itu, pertama adalah memutus mata rantai di hulu jangan sampai varian-varian baru meluas.
Yang sekarang pemerintah tidak mau ambil sikap tegas untuk PSBB, maunya PPKM Mikro terus," kata Windhu tegas.
"Padahal PPKM Mikro sudah jelas tidak efektif, ngapain dipertahankan."
Windhu menjamin, ketika PSBB benar-benar dilakukan dengan ketat dan benar, itu pasti akan bisa menurunkan kasus Covid-19 di Tanah Air dan mencegah meluasnya varian baru.
Hal ini tidak lain agar program vaksinasi berguna dan tidak jadi sia-sia.
Ketika pemerintah pilih perketat PPKM Mikro ketimbang lockdown
Diberitakan Kompas.com hari ini, Selasa (22/6/2021), pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri serta kepala lembaga terkait, pada Senin (21/6/2021).
Namun pemerintah menegaskan, PPKM kali ini diberlakukan secara lebih ketat selama 14 hari, terhitung sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021.