Penanganan Corona
Epidemiolog: PPKM Mikro Tak Efektif, Indonesia Butuh PSBB Ketat
Banyak ahli sebelumnya mengingatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 diterapkan mulai hari ini hingga 5 Juli 2021.
Banyak ahli sebelumnya mengingatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.
PSBB disarankan oleh lima perhimpunan profesi dokter, yakni Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).
Baca juga: Ivermectin Obat Covid-19 Sudah Dapat Izin Edar BPOM, Harganya Rp 5.000 Per Butir
Baca juga: Profil dan Biodata Chevra Yolandi Pacar Baru Via Vallen
Baca juga: Sejumlah Apotek di Kota Semarang Mulai Kehabisan Stok Multivitamin
Baca juga: Kisah Tragis Anak Kecil Panggil Orangtuanya Tergeletak Meninggal Usai Kecelakaan Maut Motor Vs Truk
Ahli epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr dr Windhu Purnomo pun menegaskan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini PSBB.
Bukan PPKM Mikro yang disebutnya jelas tidak efektif.
Sebelumnya, Windhu menerangkan bahwa harapan Jokowi agar herd immunity segera tercapai masih sangat jauh.
Hal itu karena kita menghadapi dua tantangan besar.
Pertama kesediaan vaksin yang sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan saat ini.
Kedua, adanya varian virus corona yang terus berkembang dan lebih menular.
Kepada Kompas.com, Windhu mengatakan bahwa mengandalkan vaksinasi saja tidak cukup.
Pasalnya, untuk mencapai herd immunity Covid-19, diperlukan vaksinasi minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia.
Syarat ini berlaku untuk varian original atau asli yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, Desember 2019.
Sementara saat sudah ada penyebaran varian Delta dan jumlah kasusnya terus bertambah, untuk mencapai herd immunity diperlukan minimal 84 persen dari populasi penduduk yang sudah divaksin penuh.
"Jadi menurut saya, sudahlah lupakan herd immunity karena saya sendiri sudah pesimis, apalagi mengingat (kesediaan) vaksin kita berasal dari luar negeri dan varian-varian lebih meluas," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (21/6/2021).
Windhu menilai, pemerintah baik pusat maupun daerah hanya terkesan mengurusi vaksinasi tanpa melakukan pencegahan di hulu.
