Berita Nasional
Setelah Posting Ma'ruf Amin King of Silent dan Puan Queen of Ghosting, Akun IG BEM KM Unnes Hilang
Mahasiswa Unnes melayangkan kritik kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani melalui instagram @bemkmunnes pada Selasa.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mahasiswa Unnes melayangkan kritik kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani melalui instagram @bemkmunnes pada Selasa (6/7/2021).
Dalam postingannya, disertakan beberapa gambar yakni Ma'ruf Amin yang dijuluki sebagai King of Silent.
Sedangkan Puan Maharani disebut The Queen of Ghosting.
Selain itu, ada pula gambar Jokowi yang dijuluki The King of Lip Service.
Baca juga: Alasan Roy Kiyoshi Tak Lagi Jadi Paranormal Pilih Profesi Menjadi Pemain Sinetron
Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 6 Pembelajaran 6 SD Tema 7 Subtema 2 Soal Halaman 100 101 102
Baca juga: Perampok Ini Berubah Pikiran Setelah Lihat Korbannya Keluar dari Kamar Mandi
Baca juga: 27 Kabupaten & Kota Zona Merah Covid-19 di Luar Jawa-Bali
Namun, pada Rabu (7/7/2021) sekitar 16.00 WIB, seluruh unggahan tersebut telah terhapus dan akun Instagram-nya juga menghilang.
"Akun Instagram official BEM KM UNNES dinonaktifkan dan seluruh unggahan di akun instagram tersebut menghilang," kata Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).
Selain itu, kata dia, akun instagram official BEM KM Unnes juga diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Akun instagram tersebut dinonaktifkan dan seluruh postingan di Instagram tersebut terhapus," ujarnya.
Sebelum kejadian itu, ia mengaku sempat menerima pesan dari pihak Unnes yang menuding aksi protes yang mereka lakukan telah ditunggangi kepentingan politik oposisi.
Ia juga diminta menurunkan postingan tersebut karena dinilai bernuansa penghinaan dan pelecehan agama.
Menurutnya, tindakan itu adalah reaksi yang berlebihan dan diluar akal sehat.
"Kritikan yang diunggah BEM KM Unnes sudah berbasis dengan data dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya," ujarnya.
Ia menegaskan kritik tersebut adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
Bahkan, kritikan itu dinilai bersifat sangat wajar dalam tradisi negara demokrasi.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, kejadian ini wujud nyata dari melemahnya demokrasi di Indonesia termasuk demokrasi digital."
