Berita Solo

BERITA LENGKAP : Kapolri Pimpin Penyekatan di Solo

Kapolri, Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo pimpin penyekatan di Pos Faroka Solo, Jumat (9/7).

Tribun Jateng/Muhammad Sholekan 
Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo saat melakukan pengecekan terhadap kendaraan pelat nomor luar Solo yang masuk di Pos Faroka, Jumat (9/7/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO -- Kapolri, Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo pimpin penyekatan di Pos Faroka Solo, Jumat (9/7).

Kapolri didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito meninjau langsung penyekatan di salah satu pintu masuk Kota Bengawan tersebut.

Bahkan, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB juga ikut menyetop kendaraan berpelat nomor luar Solo yang sedang melintas.

"Melaksanakan pengecekan langsung terkait PPKM Darurat. Di mana saat ini di titik Penyekatan Faroka melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang akan melintas di Kota Solo," ucap Sigit.

Tentunya, lanjut Sigit, pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang boleh masuk yaitu pekerja sektor kritikal dan esensial. Bahkan, esensial pun diatur dan dibatasi.

"Oleh karena itu jadi penting untuk memiliki sistem terkait pemeriksaan. Sehingga, tidak terjadi kerumunan yang panjang," jelasnya.

Mantan Kapolresta Solo itu menyampaikan, pihaknya memberikan evaluasi sehingga masyarakat harian bekerja di wilayah Solo ada tanda khusus. "Setelah pemeriksaan awal ada tanda khusus dan pemeriksaan di jalan akan jauh lebih lancar," ungkapnya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta seluruh masyarakat paham terkait dengan pelaksanaan PPKM Darurat.

"Tujuannya adalah agar mobilitas masyarakat tidak terlalu banyak. Kita tekan sampai 30 persen, bahkan 50 persen harapannya," tuturnya.

Menurut Panglima, apabila tercapai 50 persen atau 30 persen, maka tidak terjadi kontak erat antar masyarakat.

"Bahkan meminimalisir terjadinya transmisi lokal dan wilayah. Dari wilayah lain masuk wilayah yang belum ada kasus yang berat," tandasnya.

Kunci Desa

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan evaluasi minggu pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya, adalah soal pergerakan manusia yang masih tinggi.

Untuk itu, orang nomor satu di Jawa Tengah itu menginstruksikan agar pergerakan masyarakat dibatasi pada level terkecil yaitu tingkat desa. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved