Berita Kudus
3.000 Keluarga Terdampak PPKM Darurat di Kudus Bakal Terima Beras 5 Kg
Sedikitnya 3.000 keluarga di Kabupaten Kudus akan memperoleh bantuan sosial (Bansos)berupa beras seberat lima kilogram.
Penulis: raka f pujangga | Editor: moh anhar
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Sedikitnya 3.000 keluarga di Kabupaten Kudus akan memperoleh bantuan sosial (Bansos)berupa beras seberat lima kilogram.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kudus, Mundir menyampaikan, bantuan paket beras tersebut akan diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Bantuan diberikan untuk keluarga yang terdampak Covid-19 atau PPKM darurat. Kurang lebih ada 3.000 paket," ujar dia.
Menurutnya, bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial yang dibagikan secara merata seluruh kabupaten/kota se-Jawa dan Bali.
"Hasil Zoom meeting dengan ibu Mensos, kabupaten/kota akan memperoleh paket beras lima kilogram," jelas dia.
Adapun penyalurannya, kata dia, belum bisa dipastikan karena menyesuaikan kondisi pemerintah pusat.
"Karena barangnya belum sampai," ujar dia.
Kemudian untuk kriteria penerimanya, adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Paketnya hanya 3.000, jadi mungkin tidak bisa menjangkau semua," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Adhi Sadono mengatakan, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan menggunakan dana desa (DD).
Kendati demikian, hal itu tergantung kemampuan keuangan dari masing-masing desa.
Pasalnya, pemerintah desa (Pemdes) telah mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 300 ribu.
"Apalagi dalam penggunaan DD juga ada beberapa kegiatan mandatori dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah desa. Misalnya stunting, SDGes, dan Prodeskel," ujar dia.
Selain itu, sesuai ketentuan pusat melalui anggaran DD juga dipakai untuk alokasi PPKM mikro guna penanganan Covid-19 sebesar 8 persen.
"Belum lagi kemarin ada isolasi mandiri terpusat di tingkat desa," ujar dia.
Saat ini pihaknya tengah melakukan rekapitulasi terhadap penyerapan anggaran dana desa.
"Ini kami masih merekap penyerapannya," ujar dia. (*)