Breaking News:

DPRD Jateng

DPRD Jawa Tengah Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

DPRD Jawa Tengah akhirnya menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Daniel Ari Purnomo
DPRD Jateng
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah sekaligus pimpinan sidang paripurna, Quatly A Alkatiri, menandatangani berita acara keputusan DPRD Jawa Tengah tentang persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di ruang sidang paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (28/7/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Jawa Tengah akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk selanjutnya dijadikan peraturan daerah (Perda) Jawa Tengah.

Persetujuan tersebut ditandai penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah dengan agenda penetapan rancangan keputusan DPRD Jawa Tengah tentang persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Rabu (28/7/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Quatly A. Alkatiri itu digelar secara blended antara daring dan luring terbatas di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jawa Tengah. Sidang diikuti 83 anggota dari total 119 anggota DPRD Jawa Tengah.

Sebelum menetapkan keputusan, pimpinan sidang Quatly A. Alkatiri terlebih dahulu menanyakan persetujuan kepada para anggota dewan yang mengikuti sidang paripurna baik secara daring maupun luring dan seluruh anggota menyatakan setuju.

"Dengan telah disetujuinya rancangan keputusan tersebut, maka sekaligus ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 tahun 2021," ucap Quatly A. Alkatiri, sembari mengetok palu.

Dalam pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar), diketahui keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 meliputi Pendapatan sebesar Rp 25,393 triliun yang terdiri atas PAD Rp 13,668 triliun, pendapatan transfer Rp 11,702 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 23,352 miliar.

Kemudian Belanja, yang meliputi belanja operasi Rp 16,223 triliun, belanja modal Rp 996,994 miliar, belanja tidak terduga Rp 1,783 triliun, dan belanja transfer 6,646 triliun.

Total belanja dan transfer sebesar Rp 25,651 triliun. Sehingga terjadi defisit Rp 258,004 miliar. Kemudian, Pembiayaan yang meliputi pembiayaan neto Rp 1,119 triliun dan Silpa tahun berjalan Rp 861,343 miliar.

Dari kondisi keuangan tersebut, Banggar DPRD Jawa Tengah merekomendasikan kepada Pemprov Jawa Tengah perlunya melakukan konsolidasi/ pembenahan terhadap tata kelola PAD untuk menekan potensi kebocoran dalam pengumpulannya dan perbaikan kinerja keuangan BUMD.

"Dalam menentukan kebijakan pendapatan hendaknya pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, dapat sejalan dengan kebijakan pendapatan negara dalam APBN, seperti misalnya pembebasan/ keringanan pajak dan retribusi daerah serta berbagai bentuk keringanan/kemudahan kepada dunia usaha dan masyarakat yang menjadi obyek/subyek pendapatan," kata Sekretaris DPRD Jawa Tengah, Urip Sihabudin, membacakan rekomendasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved