Berita Kendal

Serapan Dana Insentif Nakes di Kendal Masih Rendah, Mendagri Minta Bupati Dico Bergerak Cepat

Mendagri Republik Indonesia, Tito Karnavian kembali menyoroti serapan dana insentif untuk para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/SAIFUL MA'SUM
Mendagri Tito Karnavian (tengah), didampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) dan Bupati Kendal Dico M Ganinduto (kanan) melakukan konferensi pers terhadap penanganan Covid-19 di Kabupaten Kendal, Kamis (29/7/2021). 

Padahal, total anggaran yang diajukan untuk menjangkau semua fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit swasta di Kendal mencapai Rp 33 miliar.

Dengan minimnya serapan saat ini, Ferinando menjelaskan, terdapat beberapa hal yang membuat serapan dana intensif nakes Covid-19 masih kecil.

Pertama, dana pengajuan Rp 33 miliar dihitung berdasarkan lonjakan kasus tertinggi pada 2020 lalu, serta semua rumah sakit swasta juga terhitung di dalamnya.

Namun, serapan akan mengecil seiring penurunan kasus, juga nakes di rumah sakit swasta kini menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi cepat lambatnya serapan adalah laporan pertanggungjawaban masing-masing nakes.

Karena, jika tenaga kesehatan belum bisa memberikan laporan pertanggungjawabnya, dana yang ada tidak bisa dicairkan serta merta.

"Jadi kemarin awal tahun 2021 kita mencairkan Rp 4,1 miliar dana kekurangan pada 2020. Kemudian kita juga cairkan sampai Juni 2021 kemarin Rp 4 miliar. Kita berikan kepada para nakes yang khusus menangani langsung Covid-19," ujarnya.

Ferinando melanjutkan, nakes yang berhak menerima dana intensif meliputi bidan desa, tenaga surveilens, tenaga testing, tracing, treatmen, tenaga laboratorium, perawat hingga dokter yang bersinggungan dengan Covid-19.

Setiap nakes  dianggarkan dapat dana insentif Rp 100.000 per harinya atau per tugas. Sedangkan pencairan dilakukan setiap sebulan sekali. 

"Jumlah totalnya ada, tidak hafal. Kalau rata-rata di setiap puskesmas di luar bidan desa, ada 10-15 nakes dari 30 puskesmas. Itu belum di RSUD dan laboratorium daerah," terangnya. 

Ferinando berharap, ada peran aktif para nakes ke depan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat serapan dana insentif Covid-19.

Seperti contoh berperan aktif melaporkan hasil kinerja sebagai syarat pencairan dana. 

"Kalau gak dicairkan juga kena teguran. Administrasi kadang jadi kendala, butuh proses. Penyerapan juga sesuai kebutuhan," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved