Breaking News
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kendal

Antisipasi Kericuhan, Rapat Paripurna DPRD Kendal Digelar Daring, Ketua Dewan Tak Hadir Langsung

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal dengan agenda penyampaian Rancangan KUA PPAS 2026 digelar secara daring untuk antisipasi kericuhan.

TRIBUN JATENG/ AGUS SALIM
RAPAT PARIPURNA - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal dalam agenda pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 digelar secara daring. Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq nampak tak mengikuti secara langsung, hanya melalui zoom meeting. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 digelar secara daring.

Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq nampak tak hadir langsung dan mengikuti rapat paripurna melalui zoom meeting.

Baca juga: Segera Dibangun Puskesmas Senilai Rp6 Miliar, Pemkab Kendal Siapkan Relokasi Pasar Weleri 2

Adapun rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kendal, Akhmat Suyuti  didampingi Wakil Ketua DPRD, Teguh Santosa, serta dihadiri Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Langkah itu dilakukan sebagai antisipasi kericuhan aksi demonstrasi di berbagai daerah beberapa waktu lalu.

Meskipun tak ada gejolak kericuhan di Kendal, Akhmat Suyuti menilai situasi belum cukup kondusif untuk menggelar rapat paripurna secara penuh.

“Kita melihat kondisi dan situasi saat ini belum memungkinkan. Padahal rapat harus dilaksanakan makanya kali ini kita melaksanakan secara daring,” katanya, Jumat (12/9/2025).

Namun demikian, Ahmad Suyuti mengatakan langkah ini tidak menyalahi aturan karena dihadiri 29 anggota baik yang hadir secara langsung atau secara daring.

“Ada yang hadir karena disepakati perwakilan dari tiap fraksi yakni sejumlah masing-masing tiga orang hadir dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kendal,” sambungnya.

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mencegah gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Kabupaten Kendal.

“Kita tahu banyak aksi unjuk rasa di seluruh wilayah, namun Kabupaten Kendal tidak terjadi. Kalau di Jawa Tengah setidaknya 16 kabupaten kota terjadi aksi unjuk rasa yang sebagian berujung pada perusakan fasilitas, tidak terkecuali kantor DPRD,” katanya.

Baca juga: Kecewa Warga Nolokerto Kendal, Ancam Kembali Geruduk Bupati Menyoal Tukar Guling Tanah Desa

Dalam rapat paripurna ini, secara garis besar proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Kendal tahun 2026 pendapatan daerah sebesar Rp.2.620.362.836.864.

Kemudian belanja daerah sebesar Rp.2.670.362.836.864, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.50.000.000.000.

Adapun pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 0 dan sisa lebih pembiayaan atau silpa sebesar Rp.0. (ags)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved